PGRI ke Mendikbud, Soal Pengganti UN Jangan Grasak-grusuk

MENTENG, AYOJAKARTA.COM -- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyambut baik langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengubah Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. 

''Bagus saja karena itu keinginan kita para guru, jadi tidak terlalu membebani,'' kata Ketua Pengurus Besar PGRI Didi Supriyadi usai diskusi Merdeka Belajar Merdeka UN di Kawasan Menteng, Sabtu (14/12/2019).

Menurutnya, perubahan kebijakan yang baik tentu akan didukung PGRI. Namun harus ada grand desain arah pendidikan Indonesia ke depan. Hal itu harus disiapkan dengan matang. 

''Kami kan pelaksana, makin baik ya makin kita dukung. Tapi harus ada konkrit desainnya, jangan coba-coba. Kalau sudah konkrit jangan terlalu bikin gaduh lah,'' papar Didi.

Sebab, usulan perubahan UN bukan sesuatu yang baru. Sejak 2014, usulan itu muncul tapi tidak pernah terlaksana. Kemudian dua tahun berjalan UN tidak sebagai penentu kelulusan siswa. 

''Sekarang kalau misal dihilangkan dan diganti dengan model lain boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan, jangan grasak grusuk karena ini kapal besar, orangnya banyak, menyangkut hajat hidup orang hanyak dan sebagainya,'' jelas Didi. 

Diketahui, sebagai pengganti UN, pelaksanaan Asesmen Kompentensi Mininum dan Survei Karakter diukur dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.