Pimpinan KPK Agak Merasa Tak Dihargai Pemerintah, Termasuk oleh DPR

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluhkan ada sejumlah rekomendasi lembaganya diabaikan pemerintah. 

"Contoh ESDM dulu mereka ingin memasang flow meter di pipa untuk ikut berapa lifting minyak dan gas di Indonesia, kita sudah bilang itu tidak boleh karena tidak akan efektif kajiannya namun tetap dilaksanakan," kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Selain itu menurut dia, mengenai izin tambang sekitar 60 persen dianggap ilegal, tidak ada satupun yang dihukum. Bahkan dari ESDM, lanjut dia, untuk tambang ilegal saja, mereka punya PPNS namun sampai hari ini tidak ada satu kasus pun yang diselidiki dan dilidik.

"Padahal jelas sekali yang tidak bayar jaminan reklamasi banyak, tidak tutup lobang tambang banyak," ujarnya.

Selain itu masih kata Syarif, rekomendasi untuk Hak Guna Usaha (HGU) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) agar dibuka ke publik yang dikuatkan keputusan pengadilan tertinggi, namun sampai saat ini tak digubris. 

Dia juga mengeluhkan terkait kebijakan satu peta nasional atau "One Map Policy" yang hingga saat ini tidak dibuka.

"Bahkan saya sampaikan di sini, yang baru siap itu baru Kalimantan Tengah, itu pun masih rekonsiliasi, tidak ada petanya. Apakah kami sudah instruksikan dan rekomendasikan? Sudah," katanya.

Syarif menegaskan, sebenarnya banyak sekali rekomendasi KPK dalam kaitannya untuk pencegahan, namun tidak dilaksanakan bahkan terkesan lembaganya tidak dihargai.

"Jadi banyak sekali rekomendasi KPK itu dan saya terus terang kadang agak merasa tidak dihargai, termasuk oleh bapak (DPR). Pencegahan KPK banyak kami lakukan namun tidak pernah ditulis, yang ditulis teman-teman media soal OTT," ujarnya.