JAKARTA, AYOJAKARTA.COM — Untuk pertama kalinya sejak pengumuman dan pelantikan Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang tidak tertampung dalam kabinet pemerintahan 2019-2024.
Permintaan maaf itu ia selipkan ketika berpidato untuk membuka Musyawarah Besar ke-10 Pemuda Pancasila (PP) di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2019).
“Pasti yang kecewa lebih banyak dari yang senang dan mungkin juga sebagian dari yang hadir (di Mubes PP) ada yang kecewa. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengakomodasi semuanya, karena sekali lagi ruangnya hanya 34 (menteri)," kata Jokowi dalam pidatonya.
Jokowi mengungkapkan, daftar calon menteri yang direkomendasikan kepadanya berjumlah sekitar 300 orang. Namun, penyusunan kabinet merupakan tugas yang sulit karena harus menyesuaikan beragam latar belakang.
"Kita harus melihat urusan yang berkaitan dengan daerah, urusan yang berkaitan dengan suku, urusan yang berkaitan dengan agama. Semua proporsinya harus sesuai betul, yang berkaitan dengan partai, dengan profesional. Tidak mudah menyusun kabinet yang harus beragam, karena memang Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika,” jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Presiden menambahkan, soal terpilih atau tidak dalam proses demokrasi adalah hal lumrah. Yang jelas pemilihan personel Kabinet adalah hak prerogatif presiden sesuai konstitusi.
"Tapi saya yakin Indonesia memiliki budaya luhur, Indonesia mempunyai Pancasila yang menyatukan perbedaan pendapat. Perbedaan pilihan itu juga wajar. Tapi persatuan, kebersamaan, adalah segala-galanya buat kita," ucap Presiden.
Presiden tiba untuk membuka Mubes PP pada sekitar pukul 09.50 WIB. Dalam acara itu Presiden mengatakan, penerapan ideologi Pancasila bisa membawa Indonesia mencapai masa keemasannya dengan kekuatan ekonomi yang besar.
"Indonesia harus menjadi negara maju dan di 2045 saat kita merayakan 100 tahun Indonesia merdeka. Kita memiliki potensi besar untuk masuk ke lima besar negara dengan ekonomi terkuat dunia dengan pendapatan per kapita. Ini hitung-hitungan para pakar, itu sekitar Rp 320 juta per kapita per tahun," ungkap Jokowi.
Kendati demikian, untuk mencapainya juga diperlukan kerja keras dan kerja bersama, serta inovasi agar lebih kompetitif di tingkat global.
Ketua Umum PP, Japto Soerjosoemarno; Wakil Ketua Umum PP sekaligus Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo; Ketua DPD RI, La Nyalla Matalitti; serta Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (Oso) hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut.

Share this article
Presiden menambahkan, soal terpilih atau tidak dalam proses demokrasi adalah hal lumrah. Yang jelas pemilihan personel Kabinet adalah hak prerogatif presiden sesuai konstitusi.