DPR Rapat Paripurna Tutup Masa Bakti, Ada Laporan Pansus Pemindahan Ibu Kota dan Pengesahan RUU Koperasi

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Pagi ini (Senin, 30/9/2019), DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna penutupan masa bakti periode 2014-2019. 

Satu di antara sejumlah agendanya adalah pidato Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet, dalam rangka penutupan masa bakti. 

Paripurna juga mengagendakan laporan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) DPR terkait hasil kajian pemerintah atas pemindahan Ibu Kota Negara.

Agenda ketiga Rapat Paripurna DPR adalah pembahasan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian.

Kalau anggota DPR RI tepat waktu, Rapat Paripurna bisa dimulai pukul 10.00 WIB di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Bersamaan dengan rapat paripurna penutupan itu, ribuan orang mahasiswa diperkirakan kembali memenuhi area depan gerbang utama Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, hari ini. 

Dari informasi yang redaksi dapatkan, sejumlah aliansi yang akan berkumpul di sana antara lain Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) yang terdiri dari mahasiswa Universitas Trisakti, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Bung Karno, Universitas Negeri Jakarta dan Institut Kesenian Jakarta, Universitas Azsahra, dan bersama kelompok masyarakat dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Komnas Perempuan. 

Massa demonstran masih mengusung sejumlah tuntutan yang sudah berkali-kali mereka sampaikan ke DPR RI dan pemerintah, lewat dialog maupun aksi massa.  Yaitu, tuntutan kepada Presiden untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang UU KPK, membatalkan Pimpinan KPK periode 2019-2023 yang terpilih lewat uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI beberapa pekan lalu, menolak semua RUU bermasalah, pengusutan tuntas kasus-kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu, menuntut pembebasan semua mahasiswa yang ditahan kepolisian ketika aksi massa sepekan terakhir di berbagai daerah, dan menuntut presiden menyusun kabinet pemerintahan 2019-2024 secara objektif.