Pembahasan Tarif Layanan Jaminan Produk Halal Sedang Dikebut

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM--Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membahas secara cepat tarif layanan Jaminan Produk Halal (JPH) mersspon tenggat waktu pemberlakuan Undang-undang JPH pada akhir tahun 2019.

Kepala BPJPH Sukoso  dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (12/6/2019), mengatakan pembahasan secara marathon tarif layanan jaminan produk halal karena BPJPH sebagai Badan Layanan Umum (BLU) harus menyiapkan tarif layanan yang akan diajukan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

Menurut dia, penetapan BPJPH sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) sesuai PMA Nomor 39 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/ KMK.05/ 2019 tanggal 2 Januari 2019.

AYO BACA : Perkembangan Industri Halal Indonesia Masih Rendah

"Tarif layanan jaminan produk halal di BPJPH sangat khas, bervariasi dan beragam sesuai dengan tingkat kompleksitas proses produksi halal. Ini berbeda dengan PK-BLU lainnya, misalnya di UIN/ IAIN," kata dia.

Sukoso mengatakan layanan produk halal meliputi sertifikasi produk halal, registrasi produk halal luar negeri, registrasi auditor halal, akreditasi lembaga pemeriksa halal, SNI halal, pelatihan auditor halal, peningkatan kompetensi penyelia halal dan lain-lain," katanya.

BPJPH, kata dia, siap melaksanakan proses jaminan produk halal sebagaimana amanah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal.

AYO BACA : Muhammadiyah Gandeng Asia university Gelar Festival Halal Internasional

Dalam UU No 33 tahun 2014 tentang JPH ditegaskan bahwa lima tahun terhitung sejak undang-undang disahkan pada 17 Oktober 2014 maka seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

"Itulah kenapa BPJPH serius mempersiapkan semua perangkat, regulasi dan infrastruktur serta suprastruktur layanan halal sebelum 17 Oktober 2019", katanya.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Mastuki, mengatakan BPJPH juga sedang mempersiapkan uji sahih Peraturan Menteri Agama (PMA) yang merupakan aturan turunan PP 31 tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 April 2019 lalu.

"Semua persiapan pelaksanaan sertifikasi halal insyaAllah 'on the track'. Karena BPJPH sebagai PK-BLU, kami sedang mempersiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran, draf PMK Tarif Layanan, peta jalan JPH, elektronifikasi layanan melalui SimHalal (Sistem Informasi Manajemen Halal), kerja sama dengan berbagai stakeholders dan mitra strategis dan juga komunikasi intensif dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini melaksanakan sertifikasi halal," katanya.

Mastuki berharap semua persiapan tersebut bisa dirampungkan sebelum hari H pada 17 Oktober 2019.

"Uji coba dan masa transisi penyenggaraan jaminan produk halal oleh BPJPH akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kami optimistis bisa mempersiapkan secara maksimal dengan SDM yang cukup dan dukungan jajaran Kemenag di daerah (Kanwil dan Kantor Kemenag) serta PTN dan PTS dan yayasan Islam di daerah," katanya.

AYO BACA : Produk Halal dan Busana Muslim Indonesia Potensial Dijual di Rusia