Bukan Hal Baru, Rencana Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Panjang

BANDUNG, AYOJAKARTA.COM--Rencana pemindahan Ibu Kota Jakarta kemballi mencuat setelah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengaku tengah membahas rencana detail pemindahan rencana tersebut. Bahkan skema pendanaan direncanakan rampung tahun ini.

 

Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Padjadjaran Firman Manan mengatakan ide pemindahan Ibu Kota ke tempat luar bukan hal pertama terjadi, melainkan sudah menjadi ide lama sejak masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto. 

 

Pada masa Presiden Soekarno, sempat muncul wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya, bahkan idu tersebut sudah muncul kajian. Namun ide tersebut tenggelam dan kembali muncul ketika akhir masa pemerintahan Soeharto yang mewacanakan pemindahan pusat pemerintahan ke Jonggol.

 

"Upaya pemindahan Ibu Kota ini idenya sama, karena masalah Jakarta yang sudah krodit," tutur Firman kepada ayobandung.com, Senin (29/4/2019).

 

Kroditnya Ibu Kota dikarenakan Jakarta menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi. Karena masalah tersebut, mejadikan Jakarta sebagai tujuan utama pergerakan orang sehingga membuatnya menjadi sesak.

 

"Di beberapa negara pusat pemerintahan dan pusat bisnis tidak terpusat dalam satu daerah," ujarnya.

 

Pemindahan pusat Ibu Kota menjadi opsi paling mudah dan murah jika dibandingkan dengan memindahkan pusat bisnis. Hitungan ekonomi akan lebih besar jika pusat bisnis dijauhkan dari pusat pemerintahan.

 

Disamping itu, memindahkan pihak swasta juga tidak akan semudah memindahkan pusat pemerintahan. Bahkan pola ini pernah dilakukan oleh negara-negara lain, seperti Malaysia dan Australia.

 

"Pemerintah itu dibawah satu komando, karena birokrasi yang terbangun sudah mempunyai hirarki jelas. Kalau memindahkan swasta akan lebih rumit," katanya.

 

Namun, lanjut Firman, walaupun saat ini kembali muncul ide pemindahan Ibu Kota bahkan digadang-gadang telah masuk dalam studi awal. Tapi proses yang akan dilalui tidak akan semudah membalikan telapak tangan.

 

"Perlu kajian mendalam. Kalaupun sudah menjadi keputusan politik, secara teknis administrasi tidak akan mudah," katanya.

 

Paling tidak, kajian yang harus dilakukan secara mendalam adalah penentuan lokasi pemindahan Ibukota. Walaupun disebut Palangkaraya menjadi tujuan lokasi pemindahan ibukota, namun tetap harus dikaji.

 

"Memang dengan pemindahan ibukota ke luar jawa bisa mengubah mainset jawa sentris. Tapi juga tidak akan murah, sehingga harus betul-betul dilakukan kajian panjang," ucapnya.

 

Jokowi disebut-sebut meminta pemindahan Ibukota ke Luar Jawa dengan tidak terlalu membebankan APBN. Hal tersebut bisa saja dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga. Namun, kata Firman pola tersebut harus dilakukan secara hati-hati.

 

"Jangan sampai pemindahan Ibukota ini juga menguntungkan atau merugikan pihak-pihak atau golongan tertentu," ujarnya.

 

Terlepas dari semua itu, Firman menduga rencana pemindahan Ibukota tidak akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Namun butuh waktu bertahun-tahun.