Tokoh Penggagas Indonesia Gelap Kritisi Tanggapan Prabowo, Benarkah Eksistensi Letkol Teddy Pelanggaran Konstitusi?

AYOJAKARTA.COM – Salah satu hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan jurnalis di Hambalang beberapa waktu lalu adalah rencana dialog dengan tokoh "Indonesia gelap".

Tanda pagar Indonesia gelap, menurut Prabowo membawa sejumlah dampak sosial serta politik sehingga sejumlah tokoh penggagasnya perlu diajak berdialog.

Kepada para jurnalis, Prabowo juga sempat menyebut akan mengundang para tokoh penggagas tagar Indonesia gelap secara tertulis atau melalui undangan resmi.

Menyikapi rencana undang Prabowo tersebut, Feri Amsari yang juga merupakan salah satu penggagas memberikan sejumlah pernyataan.

Melalui unggahan video di kanal YouTube miliknya, Feri menilai pertemuan presiden dengan para jurnalis masih diselimuti dengan rasa canggung.

Baca Juga: Puan Bocorkan Obrolan Empat Mata Prabowo dan Megawati: Bahas Koalisi hingga Isu Global!

Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sejumlah jurnalis kepada presiden, terbilang kurang mengena ke akar persoalan bangsa.

Namun demikian, Feri enggan menyoroti secara lebih mendalam terkait penyebab kurang all out-nya pertanyaan para jurnalis beberapa waktu lalu.

Di samping itu, Feri juga meyakini alasan lain para jurnalis cenderung cari aman karena juga mempertimbangkan faktor emosi dan kesehatan presiden.

“Walaupun teman-teman jurnalis tidak ingin saya katakan takut, tapi bisa jadi karena mereka mempertimbangkan kesehatan Pak Presiden,” ungkap Feri.

Beberapa pertanyaan jurnalis yang menurut Feri terkesan berakhir ngambang adalah kemunculan Danantara.

Baca Juga: Presiden Prabowo Mau Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, MUI: Jangan Disamakan dengan Rencana Trump!

Sebagaimana berulang kali disebut dalam pidato jelang Pilpres, Presiden Prabowo tidak sedikitpun menggagas soal pembuatan Danantara.

Selain Danantara, persoalan lain yang juga kurang mendapat tanggapan cukup jelas dari presiden adalah terkait revisi Undang-Undang TNI.

Menggunakan sudut pandang yang lebih berorientasi kepada hak pensiun bagi perwira, Feri menilai jawaban presiden kurang menyentuh ke akar persoalan.

“Yang dikritik publik adalah TNI tidak profesional dalam menjalankan tugas pertahanannya sebagai amanah konstitusi,” imbuhnya.

Militer, menurut Feri memiliki tugas yang jelas serta sudah diatur secara terperinci melalui berbagai peraturan maupun Undang-Undang.

Baca Juga: Narasi Matahari Kembar Menyebar Usai Menteri Kabinet Prabowo Berkunjung ke Solo, Benarkah Joko Widodo Masih Berkuasa?

Tanggapan yang disampaikan oleh presiden terkait revisi Undang-Undang TNI, menurut Feri justru akan semakin menambah daftar pertanyaan di benak publik.

Profesionalisme setiap militer, menurut Feri lebih dikhususkan pada sektor pertahanan sehingga ruang-ruang sipil seperti koperasi tidak perlu ikut diisi.

Salah satu bentuk ketimpangan konstitusi yang sering terlihat di ranah publik namun kurang banyak disadari adalah peran serta Letkol Teddy.

Pengangkatan Mayor Teddy sebagai ajudan presiden sebelum diangkat menjadi Letkol di kabinet, menurut Feri merupakan suatu kejanggalan.

“Presiden seolah-olah tidak paham bahwa ada pasal yang bicara soal masuknya militer ke ruang sipil,” pungkas Feri.***