AYOJAKARTA.COM -- Pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjawab persoalan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Saat hadir dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Kamis (23/11/2023), beberapa strategi dan solusi dikemukakan oleh pasangan Ganjar-Mahfud.
Ganjar Pranowo menyebut bahwa dirinya baru pulang dari tanah Papua dan mendapatkan beberapa hal penting soal KKB.
Baca Juga: Anggota DPR RI Ini Singgung Kasus Jessica Wongso dalam Rapat: Kita Semua Ketipu, Sesat...
Menurutnya pihak KKB membutuhkan ruang dialog untuk bisa mengungkapkan berbagai pendapat dari segala kelompok.
“Saya barusan pulang dari Papua, yang dibutuhkan dia hanya 1 ‘kasih kami ruang dialog’,” ujar Ganjar dikutip Ayojakarta.com dari kanal YouTube KOMPASTV, Jumat (24/11/2023).
“Untuk kami bisa merepresentasikan pendapat dari berbagai kelompok apa yang kami mau,” imbuhnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyebut bahwa penanganan KKB tidak bisa dilakukan dengan gencatan senjata.
Namun dibutuhkan seorang negosiator yang netral dan membuat kesepakatan bersama.
Baca Juga: Tips WhatsApp: Cara Agar Pesan WA Tetap Centang 1 padahal Online, Chat Dibaca Nggak Bakal Ketahuan
“Janganlah semua dikirim senjata kepada kamu, dan ini butuh para negosiator untuk masuk zona netral dan mereka membuat konsensus bersama,” kata Ganjar.
Sementara itu cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengungkapkan latar belakang penyebutan istilah KKB.
“Kalau tetap memakai istilah KKB, kelompok kekerasan atau kelompok kriminal bersenjata,” ujar Mahfud MD.
Menurutnya pemerintah tidak akan menuruti permintaan dari KKB untuk mengubah nama menjadi separatis atau teroris.
“Karena alasannya begini, kalau kita pakai istilah KKSB, kelompok kekerasan separatis seperti yang mereka inginkan nanti kita boleh dicampuri luar negeri,” ungkap Mahfud MD.
“Oleh sebab itu kita nggak pernah terpancing dengan orang-orang Papua, kami ini kelompok kemerdekaan Papua Barat, kami organisasi Papua merdeka nggak kita pakai itu,” imbuhnya.
Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan orang luar atau dari negara lain atau PBB masuk atau ikut campur karena menggunakan istilah separatis.
Menurutnya jika istilah KKB diganti dengan teroris maka bisa menghambat perkembangan hukum karena proses sangat panjang dan hal tersebut tidak baik bagi hukum di Indonesia.
“Kita juga tidak pakai teroris, tidak pakai istilah kelompok teroris bersenjata. Karena apa? Kalau begitu bicara teroris hukum acaranya tuh luar biasa,” kata Mahfud MD.
“Kalau kriminal biasa itu orang ditahan 20 hari diperpanjang 20. Kalau ini bisa berbulan-bulan bisa setahun ditahan tanpa proses karena tujuannya teroris dan itu tidak bagus bagi perkembangan hukum kita,” tuturnya.
Lebih lanjut cawapres nomor urut 3 ini menyebut bahwa strategi dan solusi menuntaskan KKB Papua dengan pendekatan pemerintahan teritori, bermusyawarah, berembuk dan diajak bicara.
Karena menurutnya jika menyerang KKB Papua akan sia-sia karena sulit dideteksi berada di daerah mana.***
Share this article
Ganjar Pranowo menyebut bahwa dirinya baru pulang dari tanah Papua dan mendapatkan beberapa hal penting soal KKB.