Perpres No 66 Tahun 2019 Gagal Memperkuat Organisasi TNI

Isi pokok perpres tersebut adalah mengenai Wakil Panglima TNI dan Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).

Wakil Panglima TNI dalam Paragraf 2 Pasal 15 dijabarkan sebagai kordinator pembinaan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu. Dapat dilihat Wapang sebagai kordinator Kogabwilhan.

Kogabwilhan adalah bagian dari Komando Utama (Kotama) TNI dalam Paragraf I pasal 13. Kotama terdiri dari 1. Kogabwilhan, 2. Kostrad, 3. Armabar, 4. Kohanudnas, 5. Hidro dan Oseonografi, 6. Kodam. 7. Koppasus, 8. Komando Lintas Laut Militer, 9. Korp Marinir. No 2 sampai 9 Kotama berada di bawah masing-masing 3 Matra. No 1 Kogabwilhan berada di bawah langsung Mabes TNI.

Kogabwilhan idealnya pengen mewujudkan orkestrasi operasi antarmatra menghadapi perang dan nonperang. Meniru konsep Deployment US di mana wilayah tidak ada komando seperti Komando Indo-Pasifik. Namun konsep US tersebut berada di luar wilayah US sesuai dengan doktrin mereka yang ekspansif mau menguasai dunia sebagai polisi dunia.

Konsep pertahanan RI tidak ekspansif dengan tujuan pertahan negara dan mewujudkan perdamaian dunia.

Coba kita lihat struktur organisasi TNI khususnya Kotama  sudah cukup banyak Komando-Komando dan ada panglimanya di setiap Komando. Bahkan Indonesia lebih hebat dari US dalam mempertahankan teritori karena punya Komando Teritorial Angkatan Darat dengan perwujudan Komando Daerah militer hingga sampai ke tingkat desa.

Secara filosofi pertahanan Kogabwilhan sudah kurang tepat. Apabila alasannya adalah orkestra Tri Matra maka cukup dengan sering melakukan latihan operasi gabungan antar matra di wilayah yang sudah dibagi. Barat, Tengah dan Timur.

Saat ini dapat kita liat sarana-prasarana dan Alutsista Kogabwilhan masih zero growht namun petingginya udah di Skep kan. Pangkosgab, Kaskosgab, Asrenakosgab sudah ada. Di mana mereka berkantor sekarang? Mungkin masih di Mabes TNI.

Dalam hal operasi militer selain perang sudah ada BNPB, Basarnas dan Bakamla. TNI cukup menyediakan pasukan profesional. TNI lebih baik fokus pada pengadaan Alutsista sesuai Renstra II mencapai minimum esential force (MEF). Masih banyak Alutsista yang belum diwujudkan seperti pesawat canggih, Radar Kontrol Darat, rudal pertahanan Udara dan kapal pertahanan laut yang meng-cover seluruh wilayah NKRI. Jangan sampai fokus pada konsep organisasi yang muluk-muluk tapi melenceng dari MEF.

TNI perlu mewujudkan penguatan internal matra. Di AD penguatan kembali teritorial dan pelebaran divisi Kostrad ada di tiap bagian wilayah.

Di laut penguatan armada laut ada di seluruh wilayah RI. Di Udara perlu ketersedian alutsista dan prajurit profesional dalam meng-cover seluruh wilayah pertahanan udara RI. Kenapa saya rewel soal penggemukan struktur organisasi TNI? Karena anggaran rutin TNI sudah 60 persen untuk biaya gajih dan tunjangan.

Nah Perpres No 66 2019 berarti akan menambah porsi gajih dan tunjangan. Anggaran lebih baik untuk alutsista dan profesionalitas prajurit dari kekuatan anggaran yang ada saat ini.

Mengutip tulisan Edna Pattisiana di harian Kompas tanggal 20 Desember 2019 terjadi surplus Kolenel dan Pati non-job di TNI sekitar 25 persen dari jabatan tersedia. Secara keseluruhan baru 75 persen susunan organisasi terpenuhi.

Ada kekosongan personel dari Kopral sampai Letnan Kolonel sehingga dalam operasi sering rangkap jabatan dan kelebihan pekerjaan karena personel tidak cukup. Itu juga menghambat perwira yang sekolah ke luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan menambah wawasan intelijen serta diplomasi. Untuk jabatan Wapang akan tumpang tindih dengan Kepala Staf Umum.

Dalam Pasal 16 Kasum dijabarkan kordinator Pembina Markas Besar TNI. Itu dapat berarti Kogabwilhan juga berada di bawah kordinasi Kasum karena bagian dari Mabes TNI maka konsekuensinya ada dua kordinator yaitu Wapang dan Kasum.

Nah, jangan sampai Wapang dan para Pangkogabwilhan beserta jajaran menjadi non job baru dengan gajih dan tunjangan besar yang udah banyak menggerogoti anggaran TNI.

Apakah ketika membuat Perpres Jokowi berbeda pikiran dengan pernyataannya ketika mau menyederhanakan eselon?

Surya Fermana
Pengamat Militer