Politik Anggaran Jakarta, Sudahkah Berpihak kepada Warga?

Jane Jacobs penulis buku klasik "The Life and Death of Great American Cities" menulis begini: "Kota memiliki kemampuam memberikan sesuatu kepada warganya, hanya kalau, dan hanya ketika ia diciptakan untuk semua orang.”

Pertanyaan sekarang: apakah Jakarta sudah memberikan sesuatu kepada warganya? Apakah Jakarta sudah diciptakan untuk semua orang?

Secara fisik Jakarta memang sudah oke punya. Kota ini sudah cantik bersolek dengan ratusan gedung pencakar langit. Transportasi publik sudah menunjukan kemampuan yang luar biasa. Ada MRT yang super keren. Warga pun berbondong menaiki transportasi publik itu walau hanya untuk mau berswafoto bahwa mereka sudah keliling kota dengan MRT itu.

Mal terus bertumbuh dengan pesat. Sajian kuliner bertebaran di sudut-sudut kota ini: mau sajian tradisional hingga western tersaji. Tentunya asal punya duit.

Trotoar pun diperlebar agar warga leluasa mengisi hari-harinya bersama keluarga. Entah bersepeda atau mengajak hewan peliharaan untuk menikmati suasana romantis. Walau jujur saja pelebaran trotoar tersebut malah menjadi lokasi parkir kendaraan bermotor terutama sepeda motor.

Belum lagi ojek online yang seenak udelnya menguasai trotoar. Ditambah lagi pedagang kaki lima yang seenak udelnya memajangkan barang dagangnya. Ternyata pengelola kota mengizinkan hal itu. Akhirnya fungsi trotoar yang sesungguhnya hilang. Sungai yang melintasi kota kini beberapa di antaranya mulai tak elok dipandang mata. Program Kali Bersih yang digagas semasa Gubernur Wiyogo Atmodarminto tinggal kenangan.

Mau jadi apa Jakarta ke depan sangat tergantung dari arah pembangunan termasuk perencanaan. Dan itu juga terkait dengan politik anggaran kota ini. Hal itu tidak bisa diabaikan begitu saja.  

Namun persoalnya politik anggaran yang belakangan ini malah menimbulkan berbagai pertanyaan publik: di mana keberpihakan terhadap warga. Betapa tidak! Tiba-tiba warga dikagetkan dengan mata anggaran yang aneh-aneh seperti pengadaan lem aibon sebesar Rp 82 miliar. Lalu muncul lagi anggaran untuk pulpen Rp 635 miliar, kertas Rp 213 miliar, tinta printer Rp407 miliar lalu penataan jalur sepeda Rp 62,5 miliar. Anggaran jalur sepeda naik karena harga cat impor meroket.

Semua itu menunjukan bahwa politik anggaran Pemprov DKI Jakarta belum berpihak kepada warga. Padahal sebuah kota baru masa depan dirancang tidak akan tampil sebagai kota "tempat tidur eksklusif" bagi kelompok masyarakat elite tetapi mewadahi juga segenap lapisan masyarakat dari berbagai tingkat penghasilan.

Karena itu ada baiknya dan memang seharusnya politik anggaran di Jakarta membuka ruang publik yang seluas-luasnya bagi penghuni kota untuk terlibat; mereka juga harus tahu kota ini mau didandani kaya apa ke depan. Dan itu tidak hanya menjadi tugas wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta.

Harapannya: politik anggaran di Jakarta tetap berpihak kepada warga bukan pejabat Pemprov DKI Jakarta yang seenak udelnya memasukkan mata anggaran dengan prinsip ada mata anggaran dan rupiahnya. Toh nanti bisa diutak-atik. Jika itu yang terjadi maka terlihat tidak profesional pengelolaan keuangan kota ini. Urusan belakang nantilah! Nggak begitu seharusnya. Transparansi bagi publik juga sangat penting. Itu hal yang utama.

Apakah politik anggaran seperti itu akan bersemi di Jakarta? Sebuah pertanyaan besar dan pertaruhan pengelola kota ini! Jakarta tidak dibangun hanya dengan modal bersilat lidah tentunya!

Norman Meoko, Wartawan Senior