Mengungkap Praktik Korupsi di Dunia Pendidikan

Dibukanya penerimaan murid baru, baik bagi mahasiswa baru diperguruan tinggi, mapun siswa baru ditingkatan SLTA dan SLTP, persoalan korupsipun muncul disana. Terutama di Perguruan Tinggi Elit Negeri maupun disekolah sekolah SLTA dan SLTP Negeri yang ternama.

Perguruan tinggi dan sekolah sekolah elit ini menjadi serbuan para mahasiswa dan orang orang tua siswa, agar mahasiswa dan siswa dapat untuk menimba ilmu disekolah sekolah elit ini.

Berbagai carapun dilakukan agar anak anak mereka bisa masuk keperguruan tinggi ternama, dan juga kesekolah elit ditingkat SLTA dan SLTP, Sekalipun para mahasiswa dan siswa tersebut mengeluarkan uang puluhan bahkan ratusan juta.

Miris memang jika praktik korupsi itu mengakar diperguruan tinggi karena perguruan tinggi adalah sebagai tempat untuk menempa para generasi muda untuk menjadi pemimpin dimasa depan, dengan berbagai disiplin ilmu  yang diajarkan oleh para dosen, yang memiliki krediblitas, dengan kemampuan yang mempuni.

Diperguruan tinggi ini pulalah, para generasi muda yang mendapat sebutan sebagai mahasiswa/mahasiswi ditempa untuk menjadi insan intlektual, berdisiplin dan beradab, sehingga apa yang diperoleh dari pendidikan tinggi diperguruan tinggi, agar mampu untuk mereka terapkan ditengah tengah masyarakat, setelah mereka mengakhiri pendidikannya dikawah candra dimuka yang bernama kampus.

Tidak terbilang jumlah para jebolan perguruan tinggi, yang menjadi pemimpin, pejabat, politisi dan pengusaha serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dinegeri ini. Namun terkadang tidak semua lulusan perguruan tinggi nasibnya berbanding lurus dengan ilmu yang diperolehnya ketika menjadi mahasiswa/mahasiswi dengan kenyataan yang ada diluar kampus.

Banyak juga mahasiwa/mahasiswi jembolan kampus yang bernasib malang. Mereka tidak mendapatkan kesempatan lapangan kerja, yang dapat menjamin masa depan mereka. Tidak terbilang pula jumlah mereka yang terpaksa menjadi pekerja kasar, menjadi kuli, nelayan dan sebagainya, bahkan ada yang menjadi pengangguran permanen, karena semakin sempitnya lapangan kerja sesuai dengan disiflin ilmu yang dimilikinya.

Walaupun Perguruan tinggi tempat bercokolnya insan insan intlektual, yang memiliki peradaban, budaya dan social yang lebih bermartabat, bukan pula berarti orang orang yang berada dilingkungan perguruan tinggi adalah manusia manusia super yang tidak memiliki celah keburukan dan noda noda hitam.

Banyak para dosen maupun Rektor diperguruan tinggi, baik Negeri maupun swasta yang melakukan tindakan tindakan yang tidak terpuji yang dapat mencoreng nama baik lembaga pendidikan tinggi itu. Adanya dosen yang terlibat dalam kasus cinta terlarang dengan para mahasiswanya, hanya dikarenakan kekuasaan yang dimiliki oleh para dosen. Belum lagi adanya dosen yang tega melakukan pembunuhan terhadap teman kerjanya.

Jika dirunut secara detail, kampus tidaklah bersih bersih amat dari noda noda hitam yang dapat mencoreng wajah dunia pendidikan diperguruan tinggi. Segumpal persoalan yang dapat menimbulkan aib terjadi dikampus, dan persoalannya sering diselesaikan dengan perdamaian yang dibarengi dengan kekuasaan yang akhirnya menimbulkan ketidak adilan antara korban yang kebanyakan adalah mahasiswa/mahasiswi. Belum lagi perseteruan para dosen dengan Rektor akibat kekuasaan yang dimiliki oleh para Rektor.

Jual Beli Jabatan Rektor

Tertangkapnya Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Umum (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuji (Romi) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag), ternyata  tidak terlepas dari persoalan yang ada dikampus.

Kampus ternyata tidak terlepas dari persoalan jual beli jabatan, Jual beli jabatan yang terjadi dikampus adalah jual beli jabatan  Rektor. Hal ini pernah diungkapkan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, ketika menjadi nara sumber dalam acara ILC di TV One beberapa waktu yang lalu.

Menurut Mahfud jual beli jabatan yang terjadi di Kementerian Agama, tidak saja terjadi terhadap ASN yang ada dilingkungan Kemenag, tapi juga menyasar kedalam kampus dimana terjadinya jual beli jabatan Rektor dibawah naungan Kemenag.

Mahfud menjelaskan dugaan terjadinya jual beli jabatan itu terjadi dibeberapa Universitas Islam Negeri (UIN). Berdasarkan cerita salah satu calon Rektor kepadanya, Mahfud mengatakan ada calon rektor yang mengikuti pemilihan Rektor. Setelah dinyatakan lulus dalam seleksi dan uji kopetensi. Ternyata calon Rektor tersebut tidak pernah diangkat menjadi Rektor.

Bahkan dalam ungkapan Mahfud sicalon Rektor menempuh jalur hukum melalui pengadilan, dan pengadilan memutuskan agar sicalon Rektor dilantik sebagai Rektor. Keputusan pengadilan telah ingkrah. Namun namun putusan pengadilan yang telah ingkrah tidak berlaku.

Mirisnya lagi ujar anggota dewan pengarah Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP) itu, malah sicalon Rektor didatangi oleh seseorang untuk meminta uang sebesar Rp 5 milyar agar dilantik sebagai Rektor.

Sampai saat ini kata Mahfud sicalon Rektor tidak dilantik sebagai Rektor. Malah yang dilantik menjadi Rektor adalah orang lain. Apakah karena sicalon Rektor tidak memenuhi permintaan sebesar Rp 5 milyar itu makanya tidak dilantik sebagai Rektor. Ini perlu untuk diselidiki oleh penegak hukum. Ujar Mahfud.

Kini Giliran KPK Ungkap Uang Pelicin

Setelah Mahfud MD mengungkapkan tentang dugaan adanya praktek jual beli jabatan Rektor dilingkungan UIN, kini giliran (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya uang pelicin untuk masuk kepakultas kedokteran.

Menurut komisioner KPK Laode M.Syarif , KPK banyak menerima laporan, hampir diseluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang memiliki fakultas kedokteran melakukan praktek uang pelicin kepada calon mahasiswa/mahasiswi yang mempunyai minat untuk masuk fakultas kedokteran.

Setelah lulus menjadi dokter, yang ingin melanjutkan kepada jurusan sepesialis (S2), para mahasiswa/mahasiswi ini masih dimintakan uang pelicin. Tanpa uang pelicin sulitbagimahasiswa/mahasiswi itu untuk masuk kedalam fakultas kedokteran, maupun untuk mengambil S2 spesialis.

Yang bermain untuk uang pelicin ini kata Laode, adalah para Profesornya, melalui dosen atau staf yang ada dilingkungan kampus. Praktek praktek uang pelicin ini kata Syarif masuk dalam kategori korupsi yang diharamkan oleh hukum. Ujar Laode M Syarif.     

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan koordinasi implementasi pendidikan anti korupsi diperguruan tinggi baru baru ini. Mengurai apa yang disampaikan olah komesioner KKP ini jelas mengundang pertanyaan ditengah tengah masyarakat. Karena Laode tidak menjelaskan dari tindakan yang dilakukan olah lembaga anti rasuah itu.                       

Seharusnya KPK mengambil tindakan adanya praktek uang pelicin diperguruan tinggi itu. Apa lagi KPK telah mengkategorikan praktek uang pelicin itu masuk dalam ranah korupsi. Untuk itu KPK diminta melakukan tindakan hukum terhadap praktek praktek korupsi diperguruan tinggi itu. Agar praktek praktek korupsi diperguruan tinggi, jangan sampai merusak mental para generasi muda yang sedang menimba ilmu diperguruan tinggi yang nantinya akan menjadi calon pemimpin bangsa dimasa depan.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh seorang bijak " Untuk mengetahui bagai mana bentuk negara ini akan datang, maka lihatlah bagai mana bentuk generasi mudanya saat ini ". Bukankah mencegah lebih baik dari mengobati. Semoga!

Wisnu AJ
Sekretaris Forum Komunikasi Anak Daerah (Fokad) Kota Tanjungbalai Sumut