Pilpres 2024 Disebut Berpotensi Cacat Hukum Oleh Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ini Sederet Alasannya!

AYOJAKARTA.COM -- Saat ini masa kampanye pemilihan umum (pemilu) 2024 masih berlangsung hingga 10 Februari 2024 mendatang.

Namun baru berjalan sejak 28 November 2023 lalu, masa kampanye pemilu 2024 disebut berpotensi cacat.

Hal itu diungkapkan oleh Todung Mulya Lubis selaku Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TN Ganjar-Mahfud.

 Baca Juga: Tes Penglihatan: Yakin Punya Mata Tajam? Cari Angka 28 di antara Deretan Angka 82, Bisa Tidak?

Dalam pernyataannya, Todung Mulya Lubis secara terang-terangan menilai jika kampanye Pemilu 2024 ini banyak sekali diwarnai pelanggaran yang dilakukan secara sistematis.

“Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan cukup sistematis,” ujar Todung Mulya Lubis dikutip dari laman Suara.com pada Sabtu (16/12/23).

Dimana salah satu bentuk pelanggaran yang disoroti oleh Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud tersebut adalah pencabutan baliho Ganjar-Mahfud yang terjadi di Banten beberapa waktu lalu.

“Saya tidak membatasi hanya pada pencopotan baliho yang terjadi di Banten,” lanjutnya.

 Baca Juga: Mengungkap Kepribadian Seseorang dari Hari Lahirnya, Kamu Lahir Hari Apa? Yuk Cari Tahu Artinya!

Todung Mulya Lubis juga menuturkan pelanggaran sistematis lain yang terkait dengan kenetralan berbagai pihak.

“Tapi juga jauh sebelum itu, kita melihat netralitas ASN, kita melihat aparat-aparat terlibat dalam mendukung salah satu paslon,” terang Todung Mulya Lubis.

Lebih lanjut ia mengatakan, “Kita juga melihat politisasi bansos dan kita juga melihat pelarangan paslon kami (Ganjar-Mahfud) misalnya untuk hadir pada suatu acara.”

Tak sampai disitu saja, Todung Mulya Lubis juga menyoroti kondisi pemilu saat ini yang tidak semasif pemilu sebelumnya, khususnya sejak jaman reformasi.

“Jadi kami sangat prihatin, sangat concern dengan keadaan seperti ini,” jelasnya.

Atas berbagai hal itulah, Todung Mulya Lubis kemudian menilai jika kondisi seperti ini terus berlanjut maka Pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024 nanti akan berpotensi cacat hukum.

Baca Juga: Menghadirkan Penyidik Bareskrim sebagai Saksi dalam Persidangan, Keraguan Firli Bahuri Terjawab?

“Kalau ini tidak dikoreksi dan akan tetap berlanjut terus, maka pemilu dan pilpres yang akan kita adakan pada 14 Februari itu pemilu yang penuh dengan cacat,” jelas Todung Mulya Lubis.

“Itu akan jadi pemilu yang tidak melahirkan pemerintahan yang punya legitimasi,” imbuhnya.