Ganjar Pranowo Beri Poin Lima bagi Penegakan Hukum Indonesia, Pernyataan Oposisi atau Menampar Wajah Sendiri?

AYOJAKARTA.COM – Aroma perpecahan yang menjadi anggapan sejumlah kalangan terkait hubungan kubu Ganjar Pranowo dengan Jokowi semakin tercium.

Penilaian tersebut mencuat usai capres Ganjar Pranowo memberikan nilai lima terhadap kinerja penegakan hukum Presiden Joko Widodo.

Pernyataan Ganjar Pranowo tersebut disampaikan ketika menghadiri acara diskusi interaktif Capres 2024 yang diadakan oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar.

Baca Juga: Jawab Mahfud MD Soal Ganjar Beri Nilai 5 Untuk Penegakan Hukum Era Jokowi

Dalam paparannya saat itu, Ganjar menilai poin yang pantas diterima pemerintahan Joko Widodo terkait penegakan hukum adalah lima, dari skala satu hingga 10.

Adanya intervensi yang menyangkut persoalan hukum di era Jokowi, menjadi salah satu alasan pemberian raport merah tersebut.

“Dengan kejadian ini persepsi publik hari ini berbeda, kemarin kelihatan tegas, dengan kejadian terakhir nilainya kemudian jeblok,” ungkap Ganjar kepada awak media.  

Atas penilaian Ganjar Pranowo terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut, sejumlah tanggapan dan opini bermunculan di kalangan publik.

Langkah Ganjar, dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk penegasan dan pernyataan posisi PDIP yang kini memilih sebagai oposisi.

Baca Juga: Janji Prabowo Subianto Jika Jadi Presiden, Indonesia Bisa Bikin Mobil Sendiri Karya Anak Bangsa

Namun demikian ada pula kalangan yang menganggap bahwa pernyataan Ganjar terhadap kinerja penegakan hukum pemerintahan Joko Widodo sebagai upaya melukai diri sendiri.

Penilaian tersebut didasari pada fakta bahwa Mahfud MD yang merupakan cawapres Ganjar saat ini tengah menjabat sebagai Menko Polhukam.

Terkait dengan pernyataan capres Ganjar Pranowo, politisi PDIP Andreas Hugo Pareira ikut memberikan tanggapan.

Menurut Andreas, point yang ingin ditekankan oleh Ganjar Pranowo dalam pernyataannya tersebut berkaitan dengan peristiwa menjelang Pemilu.

Baca Juga: Rocky Gerung Tanggapi Soal Anies Baswedan yang Dilarang Jadi Pembicara di UGM, Rocky: UGM Norak!

“Anjloknya penegakan hukum di Indonesia ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang terkait belakangan ini, terutama Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andreas menambahkan intervensi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi telah menjadi sorotan di seluruh dunia.

“Menjadi tontonan yang sangat merugikan untuk proses penegakan hukum di Indonesia,” imbuh Andreas.

Sehubungan dengan pemberian poin lima Ganjar kepada Jokowi, menurut Pengamat Politik Ujang Komarudin memiliki implikasi menunjuk pada diri sendiri.

Baca Juga: 4 Program Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bidang Demokrasi, Janji Ada Kemerdekaan Pers dan Media

“Kita tahu bahwa cawapresnya Pak Ganjar adalah Pak Mahfud MD, Beliau itu adalah Menko Polhukam,” jelas Ujang.

Selain itu, Ujang menambahkan fakta bahwa Presiden Joko Widodo merupakan kader PDIP, juga tidak bisa dengan mudah dilepaskan.

Karena itu Ujang menilai bahwa pernyataan yang disampaikan oleh capres Ganjar Pranowo akan berdampak tidak baik bagi dirinya sendiri.

“PDIP juga merupakan bagian dari pemerintah, ini yang menjadi persoalan,” imbuh Ujang dikutip Ayojakarta pada Senin, 20 November 2023 dari Metro TV.   ***