Sekjen PDIP Ungkap Peran Partai Coklat atau Parcok Dalam Sisi Gelap Demokrasi, Benarkah Kepolisian Sudah Berpolitik?

AYOJAKARTA.COM - Ambisi untuk terus melanggengkan kekuasaan ditengarai menjadi penyebab munculnya gerakan terstruktur dari Parcok atau Partai Coklat.

Merujuk pada institusi kepolisian yang berseragam coklat, keberadaan Parcok juga dinilai menjadi bagian dari sisi gelap demokrasi.

Melalui Partai Coklat, Jokowi yang merupakan Presiden Indonesia Ketujuh berusaha untuk terus mempertahankan kekuasaan serta dominasi.

Baca Juga: Raih Dukungan 39,40 Persen, Tim Pemenangan Pasangan Rido Desak KPU Lakukan 2 Putaran!

Karena itu, keberadaan dan eksistensi dari Parcok yang ditengarai menjadi instrumen kekuasaan perlu mendapat perhatian dari seluruh kalangan.

Tanggapan terkait adanya campur tangan Parcok dalam ranah politik tersebut merupakan pandangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Menurut Hasto, Partai Coklat juga memiliki sejumlah peran penting yang bertujuan untuk memenangkan sejumlah paslon di ajang Pilkada Serentak 2024.

Sebagaimana sempat menjadi sorotan, dalam kontestasi Pilkada Serentak Jokowi memang secara eksplisit menyatakan dukungan kepada salah satu paslon.

Selain menyatakan dukungan terhadap Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Jokowi juga memberi dukungan kepada M. Lutfi di Pilkada Jawa Tengah serta Bobby Nasution di Sumut.

Sehubungan dengan adanya dugaan keterlibatan Parcok dalam Pilkada yang disampaikan Hasto, Jokowi meminta publik untuk bertanya langsung kepada Sekjen PDIP.

Baca Juga: Kode Promo Gojek Desember 2024, Diskon GoRide hingga GoCar!

Terkait tudingan pengerahan instrumen kepolisian untuk memenangkan salah satu paslon atau Parcok, Jokowi mengajak publik untuk mempercayai peran Bawaslu.

Menurut Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, munculnya wacana dan istilah Parcok perlu menjadi introspeksi tersendiri bagi instansi kepolisian.

“Kalau hari ini tidak dipercaya dan munculnya dugaan berpolitik dengan sebutan Parpol atau Parcok, menurut saya itu koreksi yang harus didengar oleh kepolisian,” jelasnya.

Tanggapan terkait potensi dan tudingan Parcok juga disampaikan oleh Feri Amsari selaku Peneliti Poshdem.

Menurut Feri, banyaknya tudingan terhadap kinerja kepolisian semakin menambah daftar perusak marwah.

Karena itu, Feri berharap agar kepolisian dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

“Ini betul-betul merusak wajah dan marwah kepolisian yang tidak lagi menjalankan fungsi dan tugas konstitusionalnya,” ungkap Feri.

Baca Juga: Harga 4 Hp Flagship Samsung Terbaru di Bulan November 2024, Siap Bongkar Tabungan?

Menyikapi adanya dugaan keterlibatan peran kepolisian dalam pemenangan salah satu paslon di Pilkada Serentak, Bima Arya Sugiarto selaku Wamendagri memberi tanggapan.

Berdasarkan pada penerimaan laporan, Arya menilai tidak ditemukan adanya pola terstruktur yang merujuk pada peran dan keterlibatan Parcok di Pilkada Serentak 2024.

Karena itu Arya meminta agar setiap laporan atau kecurigaan, perlu diperkuat dengan adanya langkah hukum serta pembuktian.

“Tidak ada pola yang khas, setiap dugaan itu harus dibuktikan dengan data dan ditindaklanjuti dengan proses hukum,” jelas Arya. ***