Jokowi Resmi Dipecat Karena Dianggap Melanggar Kebijakan, Politisi PDIP: Silahkan Kalau Ada Parpol yang Mau Menerima!

AYOJAKARTA.COM – Usai dinilai menyalahi konstitusi, perseteruan antara PDIP dengan Joko Widodo yang merupakan salah satu kadernya kini mencapai titik akhir.

Dalam keterangan resminya, Hasto Kristiyanto yang merupakan Sekjen PDIP menilai Joko Widodo sudah menyalahi sejumlah keputusan dan ketentuan partai.

Pencalonan Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024 lalu melalui Partai Golkar serta Boby Nasution yang juga didukung Joko Widodo, dinilai PDIP sebagai penyimpangan idealisme.

Baca Juga: Pelamar CPNS/PPPK 2024 Tidak Datang saat SKD atau SKB, Masih Bisa Ikut Seleksi Tahun Berikutnya Tidak?

“Saudara Gibran dan Boby dicalonkan oleh parpol lain dan di endorse oleh Bapak Jokowi, maka saat itu status seluruh keanggotaan yang melekat dengan PDIP berakhir,” tegas Hasto.

Selain pencalonan Gibran dan Boby, alasan lain yang menyebabkan status keanggotaan Jokowi berakhir adalah keterlibatan Anwar Usman selaku Ketua MK dalam memuluskan jalan.

Menyikapi pemutusan keanggotaan yang disampaikan Sekjen PDIP, Jokowi mengomentari keputusan tersebut dengan singkat.

“Berarti partainya perorangan,” ungkap Jokowi yang saat ini mulai dilirik oleh sejumlah partai politik, terutama Golkar

Menurut Idrus Marham yang merupakan Waketum Partai Golkar, Golkar bukan merupakan partai keluarga serta memberlakukan kultus kepemilikan saham.

Karenanya, siapapun dapat bergabung dan bekerjasama dengan Partai Golkar untuk memperjuangkan aspirasi serta membesarkan Golkar.

Terkait adanya penghapusan keanggotaan Jokowi sebagai kader PDIP, Andreas Hugo Pareira menyebut hal tersebut merupakan penegasan Hasto selaku Sekjen.

Baca Juga: Tahun 2025, Data Bansos DTKS akan Dihapus, Bagaimana Nasib KPM PKH dan BPNT?

Pemecatan terhadap Jokowi, menurut Hugo merupakan buah dari rangkaian peristiwa politik yang terjadi sejak menjelang Pilpres 2024.

“Kita semua rakyat Indonesia ini tahu dimana posisi Pak Jokowi yang mengendorse anaknya untuk menjadi Wapres, juga mengkampanyekan PSI,” ungkap Andreas.

Fakta adanya perbedaan sikap politik Jokowi dengan PDIP, menurut Andreas terlihat jelas saat mengendorse Ridwan Kamil di ajang Pilkada Jakarta.

Ketidakpatuhan Jokowi sebagai kader untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan partai sejak menjelang Pilpres, merupakan indikasi perbedaan pandangan politik.

Adanya kecenderungan untuk tidak menaati kebijakan partai, menurut Andreas merupakan bukti Jokowi sudah meninggalkan PDIP.

“Secara formalitas beliau belum menyerahkan kartu keanggotaan, tapi de facto beliau sudah meninggalkan PDIP,” tegas Andreas.

Baca Juga: CEK! 10 Bansos yang akan Disalurkan di Tahun 2025, Ada yang Baru atau Tetap Sama?

Lebih lanjut Andreas menilai, keputusan Jokowi bukan saja terletak pada upaya meninggalkan partai tetapi juga kecenderungan mengkerdilkan PDIP.

Keputusan Jokowi untuk meninggalkan dan berusaha mengkerdilkan PDIP, menurut Andreas tidak ubahnya seorang yang sengaja membakar rumahnya sendiri.

Proses panjang sebagai kader hingga bisa menduduki jabatan Presiden, menurut Andreas merupakan bentuk deliegitimasi yang dilakukan Jokowi.

“Silakan kalau ada partai lain yang mau menerima beliau, kita tidak keberatan dan lebih baik begitu,” pungkas Andreas. ***