Jadi Polemik, Ternyata Pantai yang Dipagar Bukan Hanya di Tangerang dan Bekasi Namun Sidoarjo Juga?

AYOJAKARTA.COM – Polemik yang terjadi akibat munculnya pagar laut di sejumlah pantai, merupakan tamparan keras bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bukan hanya menyasar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, polemik pagar laut adalah bentuk hinaan kepada kedaulatan bangsa.

Karena itu dengan berbagai macam cara, negara harus mampu menunjukan semangat persatuan untuk merobohkan pagar laut yang muncul di sejumlah pantai.

Baca Juga: Smartphone Masih Suka Alami Gangguan Setelah Update Software? Coba Deretan Trik Sederhana Ini

Tanggapan terkait polemik pagar laut sebagai bentuk kelemahan negara merupakan anggapan Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mukri Friatna.

“Ini bukan hanya menampar wajah Presiden, nggak punya wibawa bangsa kita ini karena ngurus bambu aja nggak mampu,” tegasnya.

Sikap tegas Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang bersedia mencabut SHGB dan SHM, menurut Mukri merupakan sikap seorang patriot.

Tidak adanya muatan kepentingan atau tersandera oleh pihak lain, membuat Menteri ATR/BPN bisa bekerja secara maksimal.

Bukan hanya mengapresiasi Menteri ATR/BPN, harapan senada juga perlu terus dilakukan oleh DPR RI khususnya Komisi IV.

Karena itu upaya DPR RI untuk membuat Panitia Khusus terkait polemik pagar laut, perlu mendapat dukungan dari berbagai kalangan.

Baca Juga: Masih Jadi Favorit, Ternyata Ini Alasan Program RBB BUMN Selalu Jadi Pilihan

Polemik munculnya pagar laut, menurut Mukri merupakan bukti adanya perselingkuhan antara Pemberi izin dengan Pihak Penerima izin.

Melakukan penyelidikan mendalam mengenai dalang dibalik pagar laut, menurut Mukri merupakan yang sebenarnya relatif sangat mudah untuk direalisasikan.

Temuan SHGB, Mukri menilai merupakan hal yang sangat jelas untuk dapat dijadikan langkah-langkah untuk melakukan pengembangan.

“Kalau itu masih rumit, kami minta tolong untuk diturunkan Badan Intelijen Strategis, Bais,” tegas Mukri.

Problem pagar laut yang menjadi polemik, menurut Mukri harus secepatnya mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan.

Baca Juga: Daftar SNBP 2025? Ini 8 Jurusan dengan Daya Tampung Terbanyak di Unpad

Sebab tanpa adanya persatuan dari berbagai kementerian, kedaulatan bangsa Indonesia akan terus menjadi bahan cemoohan serta direndahkan.

Selain di pesisir pantai Tangerang dan Bekasi, temuan SHGB juga ditemukan di pesisir laut Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan luas mencapai hingga 656 hektar.

Menurut Lampri selaku Kepala Kanwil BPN, temuan adanya SHBG di pesisir Sidoarjo tidak ada kaitannya dengan Proyek Strategis Nasional atau dugaan rencana reklamasi.

Ramainya polemik mengenai pagar laut di sejumlah wilayah perairan Indonesia, selain membuat publik terperanjat juga membuat nama Cak Nun ikut terangkat.

Dalam acara Sinau Bareng beberapa tahun silam, Founder Masyarakat Maiyah tersebut sempat menyinggung perihal adanya agenda reklamasi di 37 wilayah pantai Indonesia.

Menurut Emha, wilayah pantai di hampir seluruh Indonesia di masa depan akan segera menjadi kawasan eksklusif bagi kalangan ekspatriat dan konglomerat asing.

“Mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, dan kita semua akan dipantati,” ungkapnya. ***