AYOJAKARTA.COM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Mahesa, meminta PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk membongkar transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp300 triliun.
Hal ini disampaikan saat rapat kerja bersama PPATK di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Desmond mengingatkan bahwa sumber pendapatan negara sangat penting bagi masyarakat, sehinnga informasi dari PPATK sangat diperlukan untuk melihat berapa banyak dana yang dimainkan oleh Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Terendus Bau Perceraian? Ibunda Irish Bella Bongkar Kondisi Rumah Tangga Anaknya dengan Ammar Zoni
Desmond Mahesa mengungkapkan hal tersebut sebab PPATK melaporkan dalam sidang adanya unsur pencucian uang yang di lakukan di Kementrian Keuangan.
Dia juga meminta PPATK untuk mengusut aliran dana mencurigakan, meskipun nilainya lebih kecil.
Terlebih kembali menurutnya APBN negara kebanyakan mengalami grafik minus dan tidak menyangka pelakunya ada di Kementrian Keuangan.
"Karena ini penting, jangan sampai hari ini bicara Rp300 triliun tapi recehannya di mana saja nih, kita bicara sumber pendapatan negara. APBN kita minus terus, ternyata tikusnya ada di sana," Ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Mahesa dalam sidang Komisi III DPR.
Namun, Desmond menilai bahwa pihak berwenang tidak cukup serius menanggapi laporan dari PPATK.
PPATK selalu memberikan informasi yang bagus kepada penegak hukum, tetapi sebaliknya penegak hukum tidak terlalu serius merespons catatan-catatan PPATK.
Baca Juga: 4 Tips Amalan Bagi Wanita Haid Selama Ramadan Ala Ustaz Adi Hidayat, Apa Saja?
Desmond meminta agar catatan-catatan PPATK menjadi dasar dan rekomendasi bagi rapat-rapat Komisi III dengan mitra kejaksaan, kepolisian, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam rangka penegakan hukum dan meningkatkan pendapatan negara untuk mencegah kebocoran yang ada di sektor penegakan hukum.
Kementerian Keuangan telah menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir, terutama karena adanya dugaan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan pejabat di dalamnya.
Artikel Terkait
Kompak Ingin Perbaiki Birokrasi dari Korupsi, Mahfud MD: Sri Mulyani sendiri Nggak Akan Kuat
Anti Klimaks! Transaksi Janggal Rp 300 T di Kemenkeu Bukan Korupsi? Komisi III DPR Sarankan Mahfud MD Lakukan
Tegas! Novel Baswedan Sebut Thrifting Adalah Tindakan Ilegal hingga Potensi Sebabkan Korupsi, Ini Alasannya
Gaduh Soal Rp 300 Triliun di Kemenkeu, PPATK Sebut Bukan Korupsi, Lantas Apa? Simak Penjelasannya!
Klarifikasi Soal Temuan Transaksi Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Mahfud MD: Bukan Korupsi tapi Dugaan TPPU
Demi Jaga Sumber Kekayaan dan Pendapatan Negara dari Korupsi dan TPPU, Kemenkeu Siap Lakukan Pengejaran!
Mahfud MD Sebut Transaksi Janggal di Kemenkeu Bukan Korupsi tapi TPPU, Eks Penyidik KPK Ungkap Fakta Ini
NGERI! Mahfud MD Blak-blakan Ungkap Korupsi di Indonesia itu Gila Karena Noleh Kemanapun Pasti Ada
Blak-blakan Sentil Kasus Korupsi di Indonesia, Mahfud MD: Noleh ke Mana Saja Ada Korupsi Kok!
Mahfud MD Sebut Korupsi di Indonesia Ada di Berbagai Sektor : Penanganan Korupsi Harus Jadi Prioritas Utama