.jpg)
JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan pihaknya tidak bermaksud untuk mencari panggung dari kejanggalan kebijakan Pemprov DKI yang ditemukannya.
Hal itu dikatakan Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza Prabowo saat menyampaikan pandangan umum Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Dikatakan Anthony, pihaknya sebelumnya telah meminta data KUA-PPAS dari Pemprov DKI sebanyak 4 kali. Namun, permintaan tersebut tak kunjung mendapat balasan.
"Kami di sini tidak mencari panggung apalagi pemilu masih sangatlah jauh, kami di sini hanya mencoba menjalankan apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Anthoni.
Dalam rapat paripurna pandangan fraksi itu, PSI menyerukan beberapa hal. Di antaranya soal transparansi, prioritas penganggaran yang merincikan ajang Formula E, revitalisasi Bundaran HI, revitalisasi TIM, pengadaan tanaman hias di Dinas Kehutanan, hingga fungsi dan peran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Share this article
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan pihaknya tidak bermaksud untuk mencari panggung dari kejanggalan kebijakan Pemprov DKI yang ditemukannya. Hal itu dikatakan Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza Prabowo saat menyampaikan pandangan umum Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).