PSI Ramalkan Pemprov DKI Defisit Hingga Rp 10,7 Triliun

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD DKI 2020 diperkirakan berpotensi defisit sebesar Rp 10,7 triliun. 

Hal tersebut disampaikan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam konferensi pers di Gedung DPRD DKI, Rabu (13/11/2019). 

Fraksi PSI menghitung hal itu bercermin dari target pajak 2019 senilai Rp 44,54 triliun, sementara realisasi yang diperkirakan hanya sebesar Rp 40,2 triliun atau defisit Rp 4,34 triliun.

Sementara itu, pada Rapat Badan Anggaran tanggal 23 Oktober 2019, Pemprov DKI mengurangi proyeksi pendapatan di rancangan KUA PPAS sebesar Rp 6,5 triliun dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun. 

Di dalam KUAP PPAS terdapat target pajak sebesar Rp 49,5 triliun maka diperkirakan defisit tahun 2020 akan lebih besar dari 2019.

''Dari situ Fraksi PSI menilai target pajak tahun 2020 sebesar Rp 49,5 triliun itu over estimate. Jika melihat tren dari tahun ke tahun kami memperkirakan realisasi pajak tahun 2020 adalah Rp 43,7 triliun. Jika prediksi kami ini benar maka tahun 2020 akan ada defisit pendapatan pajak sebesar Rp 5,8 triliun,'' papar Ketua Fraksi PSI Ahmad Idris.

Dia menyebut, pos belanja di anggaran 2020 juga masih jauh melebihi proyeksi pendapatan yang ditargetkan.

''Saat Pemprov DKI menurunkan target pendapatan menjadi Rp 89,4 triliun ternyata pos belanja masih Rp 95,9 triliun. Kemudian setelah dibahas di DPRD selama kurang lebih dua minggu ternyata anggaran belanja masih pada posisi Rp 94,3 trilliun. Artinya jika dibandingkan dengan target pendapatan Rp 89,4 triliun, postur belanja masih membengkak Rp 4,9 triliun,'' jelas Ahmad Idris.

Dengan ini jika digabungkan antara perkiraan defisit 2020 dari pendapatan pajak sebesar Rp 5,8 triliun ditambah dengan postur belanja yang diperkirakan membengkak Rp 4,9 triliun maka potensi defisit menjadi Rp 10,7 triliun pada 2020.

PSI meminta agar Pemprov DKI membatalkan sejumlah program prioritas karena defisit anggaran. Dengan memfokuskan anggaran pada program prioritas seperti pengendalian banjir dan rehabilitasi sekolah. 

''Defisit pada tahun 2020 akan jauh semakin lebar. Jika defisit pendapatan pajak digabungkan dengan defisit anggaran belanja maka nanti APBD 2020 terancam defisit Rp 10,7 triliun. Besar pasak daripada tiang,'' beber Ahmad Idris.