anggota dprd dki jakarta dari psi
PSI: Transparansi Penganggaran di DKI Berjalan Mundur
Kisruh anggaran janggal di Pemprov DKI Jakarta mendapat sorotan berbagai pihak.
Dilaporkan ke BK DPRD, Wiliam Aditya Siap Pertaruhkan Jabatan
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Wiliam Aditya Sarana menyatakan siap menjalani proses hukum pasca dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta, terkait dengan pengunggahan anggaran lem aibon senilai Rp82,8 miliar di dalam sosial medianya. Bahkan, Wiliam menyatakan siap mempertaruhkan jabatannya sebagai anggota dewan saat mengikuti proses hukum di BK DPRD DKI Jakarta.
.jpg)
PSI DKI Pertanyakan Kerja TGUPP Anies
Jurubicara DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest menilai dengan adanya TGUPP semestinya pengadaan anggaran lem aibon senilai Rp 82,8 miliar, ballpoint senilai Rp124 miliar, dan Rp5 miliar untuk influencer tidak perlu terjadi.
Minta Pemprov DKI Transparan, PSI Empat Kali Kirim Surat
PSI kembali mengirim surat permintaan dokumen rancangan APBD DKI Jakarta 2020 kepada Bappeda DKI Jakarta untuk segera di unggah dalam e-budgeting.
William Aditya Tidak Kapok Ditegur Inggard Joshua
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Wiliam Aditya Sarana ditegur Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua lantaran memposting unggahan di Twitter terkait anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS). Namun, William mengaku tidak kapok usai ditegur seniornya di Kebon Sirih itu. Menurut William, pihaknya tetap akan menjunjung transparansi dalam mengawasi rancangan keuangan untuk APBD 2020.
.jpg)
Ditegur Soal Etika, William Sebut Tidak Ingin Pengaruhi Fraksi Lain
Nama William Aditya Sarana mencuat setelah mengunggah anggaran lem aibon di akun Twitter-nya beberapa hari lalu. William diketahui tergabung dalam Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta. Belakangan, Anggota DPRD dari partai yang berbeda justru mengkritik apa yang dilakukan William dan menyebutnya menyalahi etika dan tata krama sebagai anggota dewan.
PDIP DKI Heran dengan Etika Wiliam
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono sepakat dengan Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua yang menegur Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana soal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). "Itu kan soal tahapan saja yang disampaikan pak Inggard tadi, bahwa tahapan pembahasan kita, saat ini belum sampai tahapan di satuan tiga. Tapi seharusnya tuh disampaikan dulu dalam pembahasan internal, itu aja kok sebenernya," ujar Gembong di DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10/2019).
.jpg)
Dikritik Soal Tata Krama, William: Saya Terima
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Wiliam Aditya Sarana menanggapi kritik dari Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua mengenai pengadaan lem aibon senilai Rp 82,8 miliar. Kritik disampaiakan Inggard dalam rapat Komisi A di DPRD DKI Jakarta. Dalam rapat tersebut, William hanya diam dan tak menanggapi.
.jpg)
Masih Sementara, Anggaran Lem Aibon Hingga Pulpen Akan Disesuaikan
Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menyesuaikan anggaran pengadaan lem aibon sebesar Rp 82 miliar hingga pulpen senilai Rp 124 miliar. Pasalnya, nilai anggaran tersebut disebut masih bersifat sementara. "Anggaran itu juga disusun suku dinas dan itu adalah sementara. Nanti semuanya akan kita sesuaikan dengan hasil dari masing-masing sekolah yang tentu untuk proses penyesuaian," kata pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
.jpg)
Singgung PSI, Anies: Saya Tidak Manggung
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku tak ingin berpolemik dengan anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait pengadaan anggaran lem aibon dan pulpen dalam website apbd.jakarta.go.id yang diunggah pada 11 Oktober lalu. "Sebelum mereka (PSI) ngomong, saya sudah ngomong, saya sudah bicara, kita <i>review</i>, bedanya saya tidak manggung, bagi orang-orang baru manggung, ini adalah kesempatan beratraksi, loh kalau saya itu bukan," ungkap Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
.jpeg)
Dinilai Tidak Transparan, PSI Minta Anies Diberi Kartu Kuning
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait susunan APBD tahun 2020. Juru Bicara PSI, Rian Ernest mengatakan sejak pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta lalu pihaknya belum melihat rincian Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
.jpg)
Ridwan Kamil: Jokowi-Maruf Nakhoda 5 Tahun ke Depan, Jangan Lihat Masa Lalu
Ia berharap usai pelantikan Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai presiden-wapres periode 0219-2024, tidak ada lagi permasalahan di masa lalu yang diungkit.
Gerindra: Jangan Bandingkan Ahok dengan Anies Soal Pembahasan Anggaran
Pemprov DKI dinilai sudah cukup transparan dan terbuka dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara.
Baru 54,32 Persen, OPD DKI Jakarta Diminta Genjot Serapan Anggaran
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta meningkatkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 dalam sisa waktu berjalan.
.jpg)
Kritik Anggaran TGUPP, PSI Sindir Anies dan Anak Buah yang Beda Omongan
Menurutnya, alokasi APBD untuk TGUPP terus mengalami kenaikan signifikai selama empat tahun terakhir.
