Terdengar Seruan Mogok Nasional dari Depan Gedung DPR

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Massa buruh menggelar unjuk rasa menolak pengesahan draf Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).

Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KEP SPSI), Subiyanto, mengatakan, pemerintah tidak transparan dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Dia menyesalkan pihaknya tidak dilibatkan dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja.

"Memang tugas DPR menggodok dan melahirkan UU. Tapi, dalam hal ini, seharusnya kami diikutsertakan," ujar Subiyanto kepada wartawan di Senayan.

Subiyanto menjamin pihak buruh akan menggelar aksi mogok kerja jika pemerintah tidak mau berdialog membahas pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Kalau pemerintah tidak mau ajak kami dialog, kami akan lakukan aksi gerakan mogok nasional," tambahnya.

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI menemui massa buruh dan berjanji mengajak buruh dalam pembahasan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja, khususnya terkait pasal ketenagakerjaan.

"Kita semua telah bersepakat berada di pihak buruh," kata anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning Proletariyati, dari atas mobil komando.

AYO BACA : Jokowi: Indonesia Sudah Lama Mengalami Hiperregulasi yang Menjerat Kita Sendiri

"Kami tahu teman-teman buruh yang lebih mengerti soal kebutuhan para buruh," tambah politikus PDI Perjuangan itu.

Sedangkan Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene, mengatakan, Komisi IX DPR RI akan membedah draf RUU Cipta Kerja secara rinci pada pasal demi pasal. 

Politikus Partai Nasdem itu juga berjanji memperjuangkan pasal kesejahteraan tenaga kerja dalam RUU tersebut.

"Kami sudah mendengarkan apa yang disampaikan. Kami menginginkan adanya investasi. Tapi bukan semua urusan ketenagakerjaan lalu diambil," katanya.

Sementara itu, di dalam Gedung Parlemen,  sejumlah menteri kabinet yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, telah resmi menyerahkan surat presiden sekaligus draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sebelumnya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka).

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan parlemen akan segera menindaklanjuti pembahasan RUU Cipta Kerja usai menerimanya dari pemerintah.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja terdiri dari 79 RUU dengan 15 bab dan 174 pasal. Untuk itu, dibutuhkan sejumlah komisi terkait dalam pembahasannya.

"Akan melibatkan kurang lebih 7 komisi dan nantinya akan dijalankan melalui mekanisme yang ada di DPR, apakah itu melalui Baleg atau Pansus karena melibatkan 7 komisi terkait untuk membahas 11 klaster yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal," ujar Puan. 

AYO BACA : Massa Buruh Demo Omnibus Law Tutup Akses Jalan Depan DPR