dpr
Komisi X DPR Puji Merdeka Belajar Gagasan Menteri Nadiem
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf memandang apa yang digagas dan dikerjakan Nadiem Makarim melalui Merdeka Belajar merupakan bagian pendidikan yang memang kini terjadi di berbagai negara dunia sesuai perkembangan zaman.
TB Hasanuddin: Demi Keselamatan Warga Indonesia, Tutup Sementara Kedatangan WNA China
Demi keselamatan warga, sebaiknya pemerintah untuk sementara menutup masuknya warga negara asing asal China, sampai situasi memungkinkan
Diingatkan, Posisi Pemerintah di Freeport Indonesia Tidak Strategis
Seharusnya pemerintah bisa mengambil peran lebih besar sehingga bisa membawa lebih banyak manfaat untuk bangsa Indonesia.
KY Apresiasi DPR Setujui 5 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc MA
KY menghormati keputusan Komisi III DPR meski ada calon yang tidak diberikan persetujuan untuk diangkat menjadi hakim agung dan hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA.
Komisi X DPR: Pendidikan Non Formal Eksis dan Sangat Bermanfaat
Terbitnya Perpres No. 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Permendikbud No. 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud menghilangkan direktorat jenderal yang mengurusi PNFI/Pendidikan Masyarakat.
PKS Minta Pemerintah Super Serius Kawal Blok Rokan
Saat ini Blok Rokan, dengan tingkat produksi minyak nasional terbesar kedua setelah Blok Cepu, dikelola oleh Chevron dan akan diserahterimakan kepada Pertamina saat kontrak pengelolan selesai.
Sudah 7 Tahun, DPR Ingatkan Kewajiban Pemerintah Bentuk Badan Pangan Nasional
Pembentukan BPN ini sudah lambat sekitar tujuh tahun padahal dari segi aturan paling lambat dua tahun dari sejak diundangkan
DPR Sahkan Proglenas Prioritas, Termasuk Omnibus Law di Rapur Hari Ini
Ketua DPR Puan Maharani merinci ada judul 55 RUU, empat RUU carry over yang ditetapkan oleh DPR, DPD, dan pemerintah, serta tiga RUU Kumulatif terbuka yang akan dimintakan persetujuan rapat paripurna.
PKS Keras Menolak Omnibus Law Cilaka, Jika Cabut Kewajiban Halal
Pemerintah tidak boleh main-main dengan menganulir ketentuan peraturan perundan-undangangan yang berlaku apalagi terkait dengan urusan kehalalan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, yang mayoritasnya muslim.
Pembahasan Omnibus Law Harus Selaras Kebutuhan Rakyat Indonesia
Di dalam menyikapi metode omnibus ini, perangkat pembentuk UU harus dapat menyelaraskan antara metode kodifikasi dan metode Omnibus menjadi suatu quasi yang juga selaras dengan UU PPP.
Massa Buruh Demo Omnibus Law Tutup Akses Jalan Depan DPR
Awalnya para pengendara sempat bisa melintas melalui koridor busway, namun sejak pukul 12.00 WIB, masa aksi yang diperkirakan mencapai ribu buruh itu semain bertambah sehingga menduduki seluruh badan jalan.
Diguyur Hujan Deras, Ribuan Buruh Tetap Semangat Demo di DPR
Meski diguyur hujan deras, tak menyurut semangat massa buruh dari kelompok Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bertahan berunjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (20/1/2020). Diperkirakan massa KSPI yang berkumpul sejak pukul 10.00 WIB itu mencapai puluhan ribu buruh. Mayoritas pria dewasa dan ibu-ibu.
Hari Ini Usai dari DPR, Ribuan Buruh akan Geruduk Jasa Marga
Aksi di Jasa Marga ini dilakukan karena direksi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ) sebagai anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero), telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap Mirah Sumirat.
Anggaran Sudah Disepakati, Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg Melanggar UU
Antara Pemerintah dan DPR sudah sepakat menganggarkan subsidi gas melon 3 Kg. Angka-angka itu sudah disepakati dan disahkan melalui sidang Paripurna DPR.
Nasdem DPR: Lembaga Penjamin Polis Amanat UU, Pemerintah Terlambat
UU mengenai penjamin polis itu disebutkan paling lambat tiga tahun sejak UU Perasuransian diundangkan. Artinya keberadaan paling lama UU Penjamin Polis itu terbit tahun 2017 lalu, bukan sekarang baru bahas rencana membahas UU
DPR Minta Kaji Ulang Reorganisasi Kemendikbud
Hilangnya Direktorat Jenderal Pembinaan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas). Meski kemudian PAUD berada di bawah Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar & Menengah.
Lembaga Penjamin Polis Perlu Dibentuk!
Dari catatan rapat-rapat DPR, antara Komisi VI DPR dengan Asuransi Jiwasraya, pada Selasa 23 Juli 2019 silam, dibahas soal tunggakan pembayaran klaim jatuh tempo kepada 1.286 pemegang polis. Dengan nilai bunga polis yang akan dibayarkan sebesar Rp 96,58 miliar, Jiwasraya berkomitmen melunasi pembayaran polis jatuh tempo hingga kuartal III 2020.
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dicurigai Perlemah Kedudukan Buruh
Beredar info bahwa pengaturan yang terdapat di RUU itu malah memperlemah kedudukan pekerja. Misalnya, muncul usulan penggajian berdasar jam, penghilangan pesangon dan belum pengaturan upah minimum yang dihilangkan.
