kebebasan pers
Kebebasan Pers Terancam, Komite Keselamatan Jurnalis Tolak Perpol 3/2025
Salah satu pasal yang disoroti adalah kewajiban bagi jurnalis asing untuk mengantongi Surat Keterangan Kepolisian (SKK).
Kemunduran Kebebasan Pers, AMSI Kecam Meningkatnya Tren Kekerasan dan Intimidasi pada Perusahaan Media dan Jurnalis
Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengecam tren peningkatan kekerasan dan intimidasi terhadap perusahaan media dan jurnalis di Indonesia
ISKI Dukung Redaksi Tempo Laporkan Kasus Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus: Pelaku Harus Diminta Pertanggungjawaban
ISKI mengecam keras tindakan yang tidak mendukung kebebasan pers dalam bentuk apapun, seperti yang terjadi pada Tempo.
PWI Serukan Perlawanan Terhadap Kekerasan Wartawan: Nyawa Terancam, Kebebasan Pers Dipertaruhkan
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) baru-baru ini meluncurkan seruan mendesak untuk melawan kekerasan terhadap wartawan.
Prihatin, Presiden RI Ungkap Hal Ini di Peringatan Hari Pers Nasional, Jokowi: Dunia Pers Tidak Baik-baik Saja
Presiden Jokowi pun mengatakan dunia pers sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja berulang sampai dua kali.
Soal Maklumat Kapolri Terkait FPI, Kadiv Humas: Tidak Membatasi Kebebasan Pers dan Kebebasan Berpendapat
Polri sangat memahami dan menghormati UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, Polri juga menghargai dan menghormati bahwa kebebasan pers, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Kekerasan dan Intimidasi pada Jurnalis: PWI Sebut Halangi Fungsi dan Kerja Pers Merupakan Tindak Kriminal
PWI menegaskan, para wartawan dalam menjalankan tugas dilindungi Undang- Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers.
AJI dan LBH Pers Kecam Kekerasan pada Jurnalis saat Liput Demo Omnibus Law Ciptaker
Aliansi Jurnalis Independen dan Lembaga Bantuan Hukum Pers mengecam tindakan kekerasan terhadap jurnalis saat meliput demo kemarin.
Liput Demo, Jurnalis Alami Tindak Kekerasan Oleh Aparat
Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat ada tujuh jurnalis menjadi korban kekerasan anggota Polri dalam unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) di Jakarta, 8 Oktober 2020.
Wilmar Pasaribu Resmi Dilantik Jadi Koordinator PN dan Kejari Jakut, Ini Pesan Ketua PWI Jaya
Ketua PN Jakarta Utara, Puji Harian optimistis dengan adanya pengurus koordinatoriat ini, semua pemberitaan yang menyangkut tentang pengadilan dan kejaksaan jadi terukur, bermanfaat, serta berimbang.
AJI Jakarta Kecam Serangan Siber Kepada Dua Media Online Penyeru Isu Minoritas dan Perempuan
"Serangan terhadap dua media yang menyuarakan hak-hak keseteraan gender itu menghalangi peran pers mempromosikan nilai Hak Asasi Manusia dan keberagaman," kata Nurul.
Jurnalis Detik.com Diancam Dibunuh OTK
ancaman tersebut berkaitan peliputan agenda kunjungan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke Summarecon Mall Bekasi,
Ketua Dewan Pers: Kualitas Kemerdekaan Pers Harus Ditingkatkan
Nuh menegaskan bahwa pers adalah pilar demokrasi. Tidak boleh ada celah untuk melemahkan kemerdekaan pers.
SMSI Sambut Baik Keputusan Presiden Tunda Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan
Pembahasan RUU Omnibus Law seharusnya juga lebih disoroti SMSI karena berpotensi mementahkan banyak UU
PWI Pusat Sahkan Panduan Peliputan Wabah COVID-19
Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari menyatakan, panduan itu diterbitkan setelah melihat perkembangan di lapangan, dan terutama setelah pemerintah mengeluarkan ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Dewan Penasihat SMSI: Sangat Penting untuk Merumuskan Model Bisnis Media
Model bisnis itulah yang akan menjadi guidance insan media dalam menjalankan aktivitasnya.
SMSI Temui Lagi Dewan Pers, Firdaus: Kami Sampaikan Data Termutakhir
Sampai saat ini, SMSI sudah bercabang di 31 Provinsi Indonesia.
SMSI Pecahkan Rekor MURI
Hanya dalam waktu 7,5 jam, artikel tersebut dimuat 571 media anggota SMSI yang tersebar di seluruh Indonesia.
Lahir dari Media, Dompet Dhuafa Gelar A Tribute to BJ Habibie
Kebebasan pers dan mantan Presiden ke-3 RI BJ Habibie tidak bisa dipisahkan. Imam mengatakan, peran Habibie dalam kebebasan pers sangat signifikan.
Soal Revisi UU Pers Usulan Pemerintah, Organisasi Wartawan Cemas Perilaku Orde Baru Terulang
Pemerintah menggunakan dalih soal administratif untuk mengekang pers