kua ppas
Sebelum Unggah ke Medsos, William PSI Ngaku Pernah Bahas Lem Aibon di Banggar
Wiliam berdalil sudah tahu ada mekanisme pembahasan di forum dewan. "Ya jadi saya sudah tahu mekanisme pembahasan di dewan, karena yang saya omongkan di media sosial itu sudah saya omongkan di rapat," ucapnya.
Diperiksa BK Hampir 2 Jam. William PSI: Saya Belum Tahu Langgar Etik atau Tidak
Hampir dua jam anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana menjalani pemeriksaan di ruangan Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/11/2019). William mengaku diperiksa oleh tujuh anggota BK. Sekitar pukul 12.05 WIB, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu keluar dari ruang BK.
Anggaran Dipangkas, Pembebasan Lahan Waduk dan Kali Batal
Anggaran pembebasan lahan waduk dan sungai di Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sebesar 850 miliar pada tahun 2019. Dari jumlah tersebut, telah terserap anggaran sebesar Rp 350 miliar. Namun, sisa anggaran sebesar Rp 500 miliar termasuk di dalamnya Rp 160 miliar untuk pembebasan lahan di bantaran Kali Ciliwung dibatalkan. "Anggaran sekarang kami Rp 850 miliar tahun 2019, yang baru terserap Rp 350 miliar. Berarti masih ada Rp 500 miliar lagi, tapi disetop sekarang," ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Jusuf, di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).
Anggaran Dinas Perindustrian dan Energi Disepakati Rp 736 Miliar
Anggaran sebesar Rp 736 miliar disepakati Komisi B DPRD DKI Jakarta yang diusulkan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta dalam pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Senin (11/11/2019). Angka tersebut menurun dari pengajuan awal sebesar Rp 803,938 miliar yang disesuaikan dengan penambahan di beberapa pos anggaran Rp 189,298 miliar dan juga ada pengurangan anggaran di beberapa pos sebanyak Rp 257,231 miliar sehingga total akhir Rp 736 miliar.
.jpg)
Anies dan Ahok, Kenapa Dibenturkan?
Mari obyektif melihat kronologi peristiwa. Ada kesalahan input anggaran. Sengaja atau tidak sengaja, itu dilakukan oleh pegawai Pemprov DKI. Anak buah Anies. Kualitas teknologi e-budgeting yang masih dalam proses penyempurnaan membuat anggaran tak wajar itu lepas kontrol . Anies koreksi satu persatu. Manual.
Massa Berbusana Betawi Tuntut Anies Mundur Atau Mau Dipecat Lagi!
Mereka juga membawa karangan bunga bertuliskan "Bunda Marah, Banyak Perampok Uang Rakyat Jakarta Makin Semrawut, Mundur atau Mau Dipecat Lagi? Bunda Milenial" yang dijaga ibu-ibu berkebaya ungu.
Sekda DKI: Draf KUA-PPS 2020 Dikasih 5 Juli, Last Minute Gimana?
Ia kecewa adanya pernyataan bahwa draf berupa rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 baru diserahkan menit-menit akhir waktu pembahasan dengan dewan.
Pemprov Tak Unggah Platform KUA-PPAS, PSI: Kayak Kucing-kucingan
Anggaran janggal di platform rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun Anggaran 2020 seharusnya tidak perlu terjadi lantaran bisa dilihat langsung di laman <i>website apbd.jakarta.go.id</i>. Juru bicara DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest mengatakan platform tersebut sudah dibentuk oleh Pemprov DKI dan tentunya harus mencakup substansi tahapan penganggaran agar publik dapat mengetahuinya.
Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disepakati Rp 2,4 Miliar
DPRD DKI Jakarta akhirnya menyepakati besaran anggaran renovasi rumah dinas gubernur sebesar Rp 2,4 miliar. Jumlah anggaran tersebut diketok saat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun Anggaran 2020, antara Komisi D dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Rabu (6/11/2019). Anggaran renovasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp 2,4 miliar ini nanti akan kembali dibahas di Badan Anggaran (Banggar) untuk mendapat persetujuan sebelum akhirnya menjadi RAPBD dan disahkan menjadi APBD DKI 2020.
.jpg)
M Taufik: Tidak Ada yang Ditutupi dalam Pembahasan KUA-PPAS
Ketua DPD Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengaku telah menerima dokumen KUA-PPAS pada 5 Juli 2019 lalu. Dokumen tersebut, kata Taufik, diterima dengan surat nomor 579/1.713.6 perihal penyampaian rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2020. Artinya, kata Taufik, pembahasan anggaran telah dilakukan secara transparan, hingga batas waktu pengetokan APBD 2020 pada 30 November nanti.
Sempat Maju, ICW Sebut DKI Alami Kemunduran dalam Transparansi Anggaran
Rancangan APBD DKI tahun 2020, sedang dibahas Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta. Namun, tak seperti tahun sebelumnya, dokumen RKPD dan KUA-PPAS belum diunggah ke portal publikasi <i>apbd.jakarta.go.id</i>. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menyebut, anggaran tersebut adalah uang rakyat DKI tapi tidak dibahas secara transparan dan datanya tidak dibuka ke publik.
.jpg)
Enggak Wajar, Anggaran Konsultan untuk Satu RW Kumuh Lampaui Rp 500 Juta
Komisi D DPRD DKI Jakarta terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta terkait CAP dalam rapat KUA-PPAS. Meskipun dokumen tersebut bersifat sementara dan bisa diubah, anggaran CAP itu mesti dikoreksi karena terlalu mahal.
