JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mengaku sempat membahas kejanggalan rencana anggaran Pemprov DKI Jakarta dalam rapat Badan Anggaran, sebelum diunggah ke akun media sosialnya.
Hal itu disampaikan William usai menjalani pemeriksaan di ruang Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
Wiliam berdalil sudah tahu ada mekanisme pembahasan anggaran terlebih dahulu di forum dewan. "Ya jadi saya sudah tahu mekanisme pembahasan di dewan, karena yang saya omongkan di media sosial itu sudah saya omongkan di rapat," ucapnya.
Dalam rapat Banggar pertama itulah dirinya menyampaikan permintaan Fraksi Solidaritas Indonesia (PSI) agar dokumen perencanaan APBD 2020 diunggah ke situs resmi APBD Jakarta. "Jadi apa yang kami sampaikan di media sosial itu sudah saya sampaikan juga di rapat banggar pertama itu," sambungnya.
Rapat Banggar pertama digelar pada akhir Oktober 2019. Namun ketika itu direspon pihak Pemprov DKI bahwa rancangan anggaran baru bisa diunggah jika sudah mendapat persetujuan alias diketok dewan.
"Ya waktu itu memang ada perbedaan sikap antara fraksi PSI dengan Pemprov waktu itu, pemprov memang menyatakan bahwa harusnya diupload itu diunggah itu setelah disahkan, juga sudah difinalisasi oleh DPRD baru di upload," paparnya.
Sementara pihaknya bersikukuh agar Pemprov DKI segera mengunggah rancangan anggaran KUA-PPAS untuk APBD DKI 2020 meskipun belum disahkan.
"Kami akhirnya berbeda pendapat disitu, kami maunya dibuka sejak masa perencanaan sedangkan Pemprov maunya dibuka setelah final, yang menurut kami gak tepat sikap pemprov seperti itu," terang William.
William mengaku tidak tersudutkan dengan laporan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya, Sugiyanto.
"Kami menghargai memang ini hak masyarakat laporkan ke BK dan BK juga memiliki fungsi dan kewenangan untuk mengklarifikasi apa yang terjadi dengan laporan tersebut. Jadi proses yang memang harus dilalui. Ini prosedural," tandasnya.
William dilaporkan Sugiyanto ke BK lantaran tindakannya mengunggah rencana pengadaan anggaran lem aibon senilai Rp 82,8 miliar dalam website apbd.jakarta.go.id pada 29 Oktober 2019 lalu.
Buntut kisruh ini, dua kepala dinas dicopot dari jabatannya, yaitu Edy Junaidi selaku kadis Pariwisata dan Kebudayaan serta Sri Mahendra Satria selaku kepala Badan Perencandaan Daerah.
Share this article
Wiliam berdalil sudah tahu ada mekanisme pembahasan di forum dewan. "Ya jadi saya sudah tahu mekanisme pembahasan di dewan, karena yang saya omongkan di media sosial itu sudah saya omongkan di rapat," ucapnya.