pelemahan kpk
Dosen FH UBK: UU KPK Hasil Revisi Jelas Khianati Cita-cita Pendiri Bangsa
Revisi UU KPK terselip pasal-pasal yang cenderung menimbulkan kekosongan hukum dan butuh hukum acara baru. Termasuk, kehadiran dewan pengawas yang masuk dalam ranah kewenangan pokok KPK.
CBA: KPK Dilemahkan Jokowi, Tapi Enak Kok Dapat Rp 51,2 Miliar
Kado sampai Rp 51 miliar itu dinilainya mubazir karena kinerja KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri terlihat melempen, bahkan terkesan tidak lagi bertaji.
LPSK: Polri Mesti Jamin Keselamatan Keluarga Dua Tersangka Penyerang Novel Baswedan
LPSK juga memberi perhatian yang besar terhadap keselamatan kedua terduga pelaku beserta keluarganya. Hal itu karena ada indikasi terdapat aktor intelektual di balik kasus Novel.
Sebagian Karyawan di WP KPK, Move On Atau Mundur
Mundur dari KPK, menurut saya jauh lebih produktif, baik dari aspek karyawan itu sendiri dan buat KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi di negeri ini.
Mantan Anggota Komisi III: Dewan Pengawas Bisa Bikin KPK Kehilangan Kasus
Politikus muda itu mengemukakan, pengawasan terhadap KPK sejatinya sudah dilakukan lembaga Parlemen RI. Karena itu, keberadaan Dewas KPK pada periode empat tahun ke depan malah bisa kontraproduktif.
Revisi UU KPK Masih Dipersoalkan, Lakukan Saja Audit Forensik
Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus menyarankan dilakukan audit forensik terhadap KPK dan UU itu. Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) tersebut, audit forensik pasti mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggelayuti selama ini.
Saut Situmorang Sarankan Firli Bahuri Belajar dari Penyidik
Menanggapi pelantikan sosok Firli yang menuai pro dan kontra, Saut berharap Firli bisa membuktikan bahwa dirinya tidak seperti yang dinilai masyarakat luas.
Polisi Janji Secepatnya Sampaikan Perkembangan Kasus Novel Baswedan
Presiden Joko Widodo memanggil Kepala Polri Jenderal Idham Azis terkait penanganan kasus teror terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.
Novel Baswedan: Peringatan Hari Anti Korupsi 2019 dalam Suasana Sedih
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mengakui peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2019 digelar dalam suasana sedih.
Jenderal Idham Azis: Polri Terus Cari Pelaku Teror Novel Baswedan
Kepala Polri Jenderal Idham Azis membeberkan perkembangan penyidikan kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Komplek Parlemen.
Novel Baswedan Bingung, Siapa yang Mau Dihina Dewi Tanjung
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan enggan menanggapi jauh laporan Dewi Tanjung yang menudingnya merekayasa kasus penyiramaan air keras.
Polisi Dinilai Sulit Ungkap Aktor Intelektual Kasus Novel Baswedan
Pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan belum menemukan titik terang hingga kini.
Menerka Nasib Demokrasi di Tangan Jokowi Lima Tahun Lagi
Abainya pemerintah terhadap aspirasi civil society berjalan seiring dengan ketidakpedulian "wakil rakyat" di DPR RI.
Revisi UU KPK yang Berpotensi Melemahkan Sudah Resmi Menjadi UU 19/2019
Namun, salinan UU 19/2019 itu masih belum dapat disebarluaskan karena masih diteliti oleh Sekretariat Negara.
Presiden Jokowi Mestinya Tidak Gentar dengan Gertakan Politisi
Indonesia Coruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak ragu untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK. ''Presiden Jokowi semestinya tidak gentar dengan gertakan politisi yang menyebutkan akan melakukan pemakzulan jika menerbitkan Perppu. Sebab, kesimpulan tersebut tidak mendasar,'' ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/10/2019).
.jpg)
Transjakarta Tidak Lewati Gedung DPR untuk Hindari Demo Mahasiswa
Layanan Transjakarta akan kembali seperti semula ketika jalur di sekitar DPR-MPR RI dibuka kembali.
BEM SI Mau Demo, Jalan ke Istana Belum Ditutup, Sekitar DPR Pengalihan
Pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR RI dimulai dari JCC Senayan menuju Slipi yang diarahkan ke Lapangan Tembak Senayan.
Peneliti LIPI: Pemakzulan Jokowi Karena Perppu Pembodohan Publik
Isu yang berkembang tentang penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK bisa berdampak pada pemakzulan Presiden Joko Widodo disebut merupakan pembodohan publik.
.jpeg)
DPR: Jokowi Offside Jika Terbitkan Perppu
Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI, M Nasir Djamil mengharapkan semua pihak menghormati proses legislasi yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah.
.jpg)
Supaya Posisi Tawar Lebih Tinggi, Jokowi Keluarkan Perppu KPK Sebelum Penetapan Kabinet
Penerbitan Perppu seusai pembentukan kabinet bisa melemahkan posisi tawar presiden.
