Dinilai Makin Kurus Kering, Megawati Prihatin dengan Kondisi Jokowi Sebut Pusing Urus Negara

AYOJAKARTA.COM -- Ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri prihatin dengan kondisi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Mega, kondisi Presiden Jokowi itu semakin hari semakin kering dan kurus karena memikirkan negara.

Hal itu disampaikan oleh Megawati saat menyampaikan arahan di hadapan ratusan ribu perangkat desa di acara peringan Undang-Undang Desa ke 9 di Istora Senayan, Jakarta.

Baca Juga: Kekhawatiran Megawati Soal Ganjar Pranowo Maju Pilpres 2024 Dibongkar Pengamat Politik, Berkaitan Trah Jokowi

Pada kesempatan yang sama, ketika itu Megawati meminta para kepala desa untuk berpegang teguh pada nilai dasar pada Pancasila.

Selain itu, Mega juga sempat menyinggung soal tuntutan 10% dana APBN untuk pembangunan desa.

Ia menyampaikan bahwasanya tuntutan tersebut boleh mengajukan, namun Mega juga meminta para perangkat desa harus realistis dengan kondisi keuangan negara.

"Kalian itu boleh meminta karena ini negara bangsa milik kalian tetapi juga harus mikir seberapa jauh sih negara kita ini yang namanya dari sisi keuangannya," ujar Mega, dikutip dari kanal YouTube Metro TV, Senin (20/3/2023).

Baca Juga: Heboh Gibran Putra Jokowi Unggah Foto Ajakan untuk Coblos Anies Baswedan Pada Pilpres 2024, Kampanye?

Tidak sampai disitu, Megawati bahkan menyinggung soal kondisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang nilainya semakin kurus karena pusing memikirkan negara.

"Presiden kita itu tadi Pak Jokowi juga kasian doang badannya kan makin kering ya, makin kurus karena ininya (kepalanya) pusing loh ngurusin negara," paparnya Mega.

Adapun peran Megawati dalam menghadiri acara tersebut adalah sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Baca Juga: TERUNGKAP! Inilah Isi Pertemuan 3 Jam Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka

Sebelumnya, para kepala desa tengah menuntut kenaikan anggaran dana desa sebesar 10 persen dari APBN. Adapun anggaran dana desa pada tahun ini mencapai Rp 70 triliun.

Sementara itu, APBN pada tahun 2023 ini diketahui sebesar Rp 3 ribu triliun. Sehingga apabila dana desa meminta 10 persen dari APBN, maka dana tersebut senilai Rp 300 triliun per tahun.***(Christy Ayu Saputri)