Orangtua Siswa Buka Kedok Ditawari Praktik Curang Pindah KK Demi Masuk Sekolah Unggulan

KOTA BEKASI, AYOJAKARTA.COM – Polemik penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bekasi berujung pada kekecewaan orang tua yang anaknya tidak bisa sekolah di sekolah negeri pilihannya. Kini, ada kecurigaan salah saorang wali murid yang mengaku ada praktik terorganisir mengenai pemindahan kenaggotaan siswa dalam kartu keluarga (KK) mendekatis sekolah sebagai syarat lolosnya pada sistem zonasi wilayah.

Kalam, bukan nama sebenarnya, bercerita bahwa ia bersama pihak komite sekolah saat ini sedang mengumpulkan bukti yang kuat mengenai hal tersebut. Dugaan ini bermula dari lolosnya salah satu siswa dari Kabupaten Bekasi di SMA yang dianggap favorit masyarakat dan berlokasi di Kota Bekasi.

“Jadi siswa ini dia tinggalnya daerah Babelan sana-lah, terus pindah KK ceritanya di daerah dekat sekolah SMA favorit ini belum ada satu tahun itu kan seharusnya enggak bisa. Nah, kemarin lolos dia,” kata Kalam kepada Ayobekasi.net, Selasa (7/7/2020).

Dia mengungkapkan, kasus seperti siswa tersebut bukan cerita baru. Bahkan, Kalam sendiri mengaku pernah ditawari mengganti KK agar masuk dalam zonasi sekolah unggulan. Oknum yang ‘bermain’ juga terorganisir dengan baik mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga dinas terkait.

“Waktu itu ditawarin (buat KK baru) antara Rp 1,5 juta sampai Rp 2 jutaan,” ujarnya.

AYO BACA : Orang Tua di Bekasi Nilai PPDB Kurang Transparan

Cerita serupa juga disampaikan orangtua siswa lain, sebut saja Lala. Kejanggalan dalam PPDB di Kota Bekasi dirasakan sendiri oleh dia dimana sang anak tidak lolos masuk SMP yang jaraknya hanya 300 meter dari rumah.

Jika mengacu pada seleksi yang ketat seperti kriteria usia dan prestasi, anaknya sudah memenuhi persyaratan. Malah, prestasi lain di bidang kesenian dan olahraga juga jadi nilai tambah.

“Kalau kita bicara soal zonasi, anak saya harusnya masuk dong karena jarak ke sekolah 300 meter aja. Ini kenapa enggak lolos? Itu yang keterima rumahnya pada sebelahan sama sekolah semua apa gimana?,” kata dia.

Lala pun berharap PPDB tahun depan tidak lagi menggunakan sistem seperti saat ini. Selain dirasa tidak adil, potensi korupsi juga terbilang besar. Ujungnya yang dirugikan adalah siswa itu sendiri. Tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah yang memang layak untuknya.

Ayobekasi.net - bagian dari Ayo Media Network sudah mencoba menghubungi pihak dinas terkait, juga Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengenai hal ini, namun belum mendapat respons. 

AYO BACA : Karangan Bunga Atas Kekecewaan Orang Tua pada PPDB DKI Jakarta