Muluskan SMA Gratis, Pemkot Bekasi Ajukan Perubahan Aturan PKB-BBNKB

BEKASI, AYOJAKARTA.COM--Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, berencana mengajukan perubahan undang-undang mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB) melalui Asosiasi Pemerintah Kota (Apeksi) untuk memuluskan rencana biaya sekolah gratis di kotanya untuk tingkat SMA/SMK negeri. 

Wali kota akrab disapa Pepen ini mengaku, pembiayaan untuk sekolah gratis bisa ia realisasi dengan dana yang tercurah disana. Pasalnya dari pendapatan PKB-BBNKB, pihaknya hanya mendapat 30%, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat 70% dari total pendapatannya tiap tahun mencapai Rp2 triliun. 

"Saya sedang buat surat buat minta perubahan undang-undang pajak (PKB-BBNKB) melalui Apeksi (asosiasi pemerintah kota) biar yang bagi hasilnya (asalnya) 70:30% itu minimal jadi 40:60% atau 50:50%," ujar Pepen, Selasa (2/4/2019).

Dia mengatakan, untuk mengurus jenjang sekolah di tingkat SMA/SMK tidak hanya menjadi urusan pemprov. Lebih jauh guburnur mesti melihat bahwa kebutuhan tiap daerah berbeda, sehingga permintaan pihaknya bisa dipertimbangkan. 

Disamping itu, hal ini merupakan janji politik yang dibuatnya bersama Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono. "Yang minta saya biayai SMA juga kan berarti untuk warga Jawa Barat, karena saya juga punya janji politik dengan Mas Tri itu membebaskan biaya SMA," katanya. 

Sekalipun melalui PKB-BBNKB, penggratisan sekolah tidak dapat direalisasi, ia berharap pemprov mengamininya dengan cara lain misalnya membagi pembiayaan subsudi dari APBD Kota Bekasi dan APBD Pemrpov Jabar. 

"Atau kalau tidak mau itu (dana bagi hasil PKB-BBNKB) ya sharing, berapa? Dari saya kan sudah sediakan nih (teralokasi) sekitar Rp60 miliar, dari Jawa Barat (pemprov) berapa? Kalau misal SMA reguler  subsidi Rp3 ratus ribu, pusat Rp1 ratus ribu, karena setahun Rp1,2 juta, berarti tinggal Rp2 ratus ribu. Kan bisa saja dari pemprov Rp1 ratus ribu, kita Rp1 ratus ribu, kan gratis akhirnya," bebernya. 

Dia berharap gubernur bisa mempertimbangkan masukan-masukannya. Tidak lain, ujarnya, hal ini untuk kepentingan warga Jawa Barat juga. 

"Nah cara berpikir yang dinamis yang disampaikan Pak Gubernur itu, harusnya Pak Gubernur jangan mendengar telaahan dari staf yang tidak keluar (tidak sampai) dari persoalan warga Kota Bekasi," tandasnya.