Bantuan Sosial PKH Akan Naik untuk Komponen Pendidikan, Simak Detailnya di Sini

AYOJAKARTA.COM - Ada kabar baik bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan kenaikan nominal bantuan untuk beberapa komponen.

Kenaikan ini terutama berlaku bagi anak-anak yang memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, seperti dari balita ke SD, SD ke SMP, dan SMP ke SMA.

Besaran bantuan yang diterima juga meningkat, dengan nominal mencapai ratusan ribu rupiah per anak, sesuai dengan data yang sudah sinkron di DTKS dan Dapodik.

Beberapa komponen bantuan sosial (bansos) PKH akan mengalami kenaikan nominal, khususnya untuk komponen pendidikan anak-anak yang sudah beranjak ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Baca Juga: Viral Cuitan Pandji Pragiwaksono Komentari Wasit PON XXI Pingsan Kena Bogem saat Laga Sepak Bola Aceh vs Sulteng, Ini Kronologinya

Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang beruntung, kabar gembira ini memberikan angin segar.

Siapa sajakah yang berhak menerima kenaikan ini?

KPM yang mengalami perubahan komponen atau kategori dalam data mereka, seperti anak yang tadinya balita kini sudah masuk usia sekolah dasar (SD), atau anak yang tadinya bersekolah di SD sudah naik ke Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan anak SMP yang melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA), menjadi prioritas dalam kenaikan ini.

Adapun besaran bantuan yang diterima KPM juga meningkat. Berikut rincian kenaikannya dikutip dari kanal YouTube SJO TV INFORMASI, Selasa (17/9/2024).

Baca Juga: Instruksi Langsung Kemensos! Maaf KPM PKH Juli-Agustus Belum Tentu Dapat Pencairan September-Oktober 2024, Ini Penyebabnya

- Anak Balita yang kini masuk SD: Mendapatkan bantuan sebesar Rp150.000.

- Anak SD: Bantuan yang semula Rp150.000 kini naik menjadi Rp250.000.

- Anak SMP: Besaran bantuannya kini juga menjadi Rp250.000, sama seperti jenjang SD.

- Anak SMA: Bantuan yang sebelumnya hanya Rp250.000, sekarang naik menjadi Rp330.000.

Kenaikan ini berlaku dengan catatan penting, yakni perubahan data komponen atau kategori anak harus sudah tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selain itu, sinkronisasi data antara DTKS dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) juga harus telah dilakukan agar bantuan bisa diproses dengan baik.

Dengan adanya perubahan ini, pemerintah berharap bantuan yang diberikan bisa lebih optimal mendukung kebutuhan pendidikan anak-anak di setiap jenjangnya.

Selain itu, ini juga diharapkan dapat meringankan beban keluarga dalam mendukung masa depan pendidikan anak-anak Indonesia.***