Instruksi Langsung Kemensos! Maaf KPM PKH Juli-Agustus Belum Tentu Dapat Pencairan September-Oktober 2024, Ini Penyebabnya

Ilustrasi Pencairan Bansos
Ilustrasi Pencairan Bansos

AYOJAKARTA.COM - Kemensos masih terus memproses tahapan pencairan PKH periode salur September-Oktober 2024 melalui KKS ATM Merah Putih, Bank Himbara dan BSI. 

Hanya KPM yang dinyatakan layak oleh Kemensos yang berhak menerima pencairan bansos PKH periode September-Oktober 2024. 

PKH merupakan salah satu bansos reguler yang dicairkan setiap periodenya. 

Sebanyak 10 juta KPM PKH murni dan KPM PKH+BPNT ditargetkan mendapat pencairan bansos Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca Juga: SELAMAT! Pemilik KTP dan KKS dengan Ciri Ini Dapat Bantuan Rp2,4 Juta hingga Rp3 Juta, Cair di Bulan September Begini Caranya

Setiap bulannya, Kemensos terus melakukan evaluasi komponen PKH dengan melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima bantuan. 

Kemensos menerbitkan kalender bansos yang berisikan tanggal evaluasi komponen PKH sebelum masuk tahapan final closing.

Berdasarkan instruksi, setiap tanggal 15-25 September, Pusdatin Kemensos melalukan validasi dan verifikasi data penerima bantuan.

Proses verifikasi dilakukan berdasarkan hasil usulan status kelayakan dari pemerintah daerah setempat di masing-masing wilayah.

Baca Juga: SELAMAT! Surat Undangan Dibagikan Ada 1.247 KPM di 25 Wilayah Ini Cair Bansos Tambahan, Bukan PKH atau BPNT Cek Daftarnya

Nantinya Pusdatin akan mensinkronisasikan data Dukcapil dengan dengan DTKS Kemensos terbaru dan data penunjang lainnya. 

Meliputi sinkronisasi terhadap hasil foto geo tagging yang dikirimkan PT Pos Indonesia dan data BPJS ketenagakerjaan. 

Setelah semua data padan dan sinkron serta terverifikasi, maka Pusdatin akan menetapkan penerima bantuan PKH sesuai komponen yang dimiliki.

Setelah nama KPM ditetapkan, nantinya sebelum pencairan, Pusdatin akan menerbitkan nama KPM yang dinyatakan layak sebagai penerima bansos melalui data bayar atau SP2D.

Baca Juga: Selamat! Saldo Bantuan Sebesar Rp400 Ribu Cair Lewat KKS BRI, PKH atau BPNT September-Oktober 2024?

SP2D pencairan bansos PKH tercantum nama KPM beserta beserta jumlah nominal pencairan yang diterima.

Berdasarkan instruksi Kemensos, hanya KPM yang dinyatakan layak yang berhak mendapatkan pencairan bansos PKH periode salur September-Oktober 2024.

Jika disinyalir KPM calon penerima tidak sesuai dengan status kelayakan yang sudah ditetapkan Kemensos, maka kepesertaan KPM sebagai penerima bantuan sosial akan dicabut dan dinyatakan tidak layak menerima bansos PKH periode September-Oktober 2024.

Baca Juga: Bukan PKH dan BPNT! Bantuan Tambahan Ini Cair di Tanggal 16-25 September

Walaupun KPM PKH murni dan KPM PKH+BPNT tersebut telah menerima pencairan PKH periode Juli-Agustus tetapi tak menutup kemungkinan tidak mendapatkan pencairan bansos periode September-Oktober 2024 karena dinyatakan tidak layak.

Lalu apa saja indikator ketidaklayakan KPM sehingga tak lagi mendapatkan bantuan PKH September-Oktober 2024?

Dikutip AyoJakarta.com dari YouTube Diary Bansos pada Minggu 15 September 2024, berikut daftar indikator ketidaklayakan KPM PKH sehingga berpotensi tak mendapatkan pencairan bansos periode September-Oktober 2024:

Baca Juga: Mulai Besok Ada 5 Bansos yang Akan Dicairkan untuk KPM, 3 Tunai dan 2 Non Tunai

1. Sudah dinyatakan mampu atau sejahtera

KPM yang terindikasi sudah mampu dan sejahtera serta tak lagi masuk dalam kategori rentan miskin atau prasejahtera maka tidak mendapatkan pencairan bansos PKH September-Oktober 2024.

2. Tak lagi memiliki komponen PKH bagi penerima bansos Program Keluarga Harapan

Jika KPM tak mempunyai lagi komponen PKH baik pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial maka tidak mendapatkan pencairan PKH September-Oktober 2024.

Misalnya KPM PKH hanya mempunyai kategori penerima PKH yaitu anak sekolah SMA SMK Sederajat dan sudah lulus maka tak lagi mendapatkan bantuan PKH.

Baca Juga: Masuk Minggu ke-3 September Bansos PKH-BPNT Peralihan PT Pos ke KKS Alokasi Juli-September Tak Kunjung Cair, Ini Alasannya

3. Merupakan pendamping sosial 

Jika terdeteksi KPM merupakan pendamping sosial maka dilarang  mendapatkan pencairan bansos PKH September-Oktober 2024.

4. Merupakan anggota ASN, TNI atau Polri atau dalam satu KK terdapat anggota keluarga yang merupakan ASN, TNI atau Polri.

5. Merupakan pensiunan ASN, TNI atau Polri atau dalam satu KK terdapat anggota keluarga pensiunan ASN, TNI atau Polri.

Baca Juga: Alhamdulillah! Ada Bansos Tambahan Cair Kepada 577 KPM lewat PT Pos Indonesia

6. Merupakan pegawai dengan gaji atau penghasilan di atas UMK atau UMP yang tercatat dalam BPJS Ketenagakerjaan.

7. Terdeteksi dalam satu KK memiliki anggota keluarga yang memiliki gaji atau penghasilan di atas UMK atau UMP.

8. Pegawai yang menerima upah atau penghasilan yang sumbernya berasal dari APBN dan APBD.

9. Terdeteksi sudah meninggal atau domisili KPM tak ditemukan.

Baca Juga: SIAP-SIAP! KPM di 5 Wilayah Ini Cair Duluan Bansos PKH-BPNT Peralihan PT Pos untuk Alokasi Juli-September 2024, Cek Daftarnya

10. Sudah ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah setempat untuk kembali mendapatkan pencairan bansos PKH.

12. Sudah tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial reguler melalui Surat Keputusan Kemensos.

KPM bisa mengecek status kepesertaan bansos PKH masih layak menerima bansos atau tidak dengan bertanya ke pendamping sosial.

Pendamping sosial akan mengecek status kepesertaan KPM melalui SIKS-NG agar hasilnya akurat.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KPM
# PKH
# BPNT
# Bansos
# Kemensos

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).