Instruksi Langsung Kemensos! Maaf KPM PKH Juli-Agustus Belum Tentu Dapat Pencairan September-Oktober 2024, Ini Penyebabnya

Ilustrasi Pencairan Bansos
Ilustrasi Pencairan Bansos

AYOJAKARTA.COM - Kemensos masih terus memproses tahapan pencairan PKH periode salur September-Oktober 2024 melalui KKS ATM Merah Putih, Bank Himbara dan BSI. 

Hanya KPM yang dinyatakan layak oleh Kemensos yang berhak menerima pencairan bansos PKH periode September-Oktober 2024. 

PKH merupakan salah satu bansos reguler yang dicairkan setiap periodenya. 

Sebanyak 10 juta KPM PKH murni dan KPM PKH+BPNT ditargetkan mendapat pencairan bansos Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca Juga: SELAMAT! Pemilik KTP dan KKS dengan Ciri Ini Dapat Bantuan Rp2,4 Juta hingga Rp3 Juta, Cair di Bulan September Begini Caranya

Setiap bulannya, Kemensos terus melakukan evaluasi komponen PKH dengan melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima bantuan. 

Kemensos menerbitkan kalender bansos yang berisikan tanggal evaluasi komponen PKH sebelum masuk tahapan final closing.

Berdasarkan instruksi, setiap tanggal 15-25 September, Pusdatin Kemensos melalukan validasi dan verifikasi data penerima bantuan.

Proses verifikasi dilakukan berdasarkan hasil usulan status kelayakan dari pemerintah daerah setempat di masing-masing wilayah.

Baca Juga: SELAMAT! Surat Undangan Dibagikan Ada 1.247 KPM di 25 Wilayah Ini Cair Bansos Tambahan, Bukan PKH atau BPNT Cek Daftarnya

Nantinya Pusdatin akan mensinkronisasikan data Dukcapil dengan dengan DTKS Kemensos terbaru dan data penunjang lainnya. 

Meliputi sinkronisasi terhadap hasil foto geo tagging yang dikirimkan PT Pos Indonesia dan data BPJS ketenagakerjaan. 

Setelah semua data padan dan sinkron serta terverifikasi, maka Pusdatin akan menetapkan penerima bantuan PKH sesuai komponen yang dimiliki.

Setelah nama KPM ditetapkan, nantinya sebelum pencairan, Pusdatin akan menerbitkan nama KPM yang dinyatakan layak sebagai penerima bansos melalui data bayar atau SP2D.

Baca Juga: Selamat! Saldo Bantuan Sebesar Rp400 Ribu Cair Lewat KKS BRI, PKH atau BPNT September-Oktober 2024?

SP2D pencairan bansos PKH tercantum nama KPM beserta beserta jumlah nominal pencairan yang diterima.

Berdasarkan instruksi Kemensos, hanya KPM yang dinyatakan layak yang berhak mendapatkan pencairan bansos PKH periode salur September-Oktober 2024.

Jika disinyalir KPM calon penerima tidak sesuai dengan status kelayakan yang sudah ditetapkan Kemensos, maka kepesertaan KPM sebagai penerima bantuan sosial akan dicabut dan dinyatakan tidak layak menerima bansos PKH periode September-Oktober 2024.

Baca Juga: Bukan PKH dan BPNT! Bantuan Tambahan Ini Cair di Tanggal 16-25 September

Walaupun KPM PKH murni dan KPM PKH+BPNT tersebut telah menerima pencairan PKH periode Juli-Agustus tetapi tak menutup kemungkinan tidak mendapatkan pencairan bansos periode September-Oktober 2024 karena dinyatakan tidak layak.

Lalu apa saja indikator ketidaklayakan KPM sehingga tak lagi mendapatkan bantuan PKH September-Oktober 2024?

Dikutip AyoJakarta.com dari YouTube Diary Bansos pada Minggu 15 September 2024, berikut daftar indikator ketidaklayakan KPM PKH sehingga berpotensi tak mendapatkan pencairan bansos periode September-Oktober 2024:

Baca Juga: Mulai Besok Ada 5 Bansos yang Akan Dicairkan untuk KPM, 3 Tunai dan 2 Non Tunai

1. Sudah dinyatakan mampu atau sejahtera

KPM yang terindikasi sudah mampu dan sejahtera serta tak lagi masuk dalam kategori rentan miskin atau prasejahtera maka tidak mendapatkan pencairan bansos PKH September-Oktober 2024.

2. Tak lagi memiliki komponen PKH bagi penerima bansos Program Keluarga Harapan

Jika KPM tak mempunyai lagi komponen PKH baik pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial maka tidak mendapatkan pencairan PKH September-Oktober 2024.

Misalnya KPM PKH hanya mempunyai kategori penerima PKH yaitu anak sekolah SMA SMK Sederajat dan sudah lulus maka tak lagi mendapatkan bantuan PKH.

Baca Juga: Masuk Minggu ke-3 September Bansos PKH-BPNT Peralihan PT Pos ke KKS Alokasi Juli-September Tak Kunjung Cair, Ini Alasannya

3. Merupakan pendamping sosial 

Jika terdeteksi KPM merupakan pendamping sosial maka dilarang  mendapatkan pencairan bansos PKH September-Oktober 2024.

4. Merupakan anggota ASN, TNI atau Polri atau dalam satu KK terdapat anggota keluarga yang merupakan ASN, TNI atau Polri.

5. Merupakan pensiunan ASN, TNI atau Polri atau dalam satu KK terdapat anggota keluarga pensiunan ASN, TNI atau Polri.

Baca Juga: Alhamdulillah! Ada Bansos Tambahan Cair Kepada 577 KPM lewat PT Pos Indonesia

6. Merupakan pegawai dengan gaji atau penghasilan di atas UMK atau UMP yang tercatat dalam BPJS Ketenagakerjaan.

7. Terdeteksi dalam satu KK memiliki anggota keluarga yang memiliki gaji atau penghasilan di atas UMK atau UMP.

8. Pegawai yang menerima upah atau penghasilan yang sumbernya berasal dari APBN dan APBD.

9. Terdeteksi sudah meninggal atau domisili KPM tak ditemukan.

Baca Juga: SIAP-SIAP! KPM di 5 Wilayah Ini Cair Duluan Bansos PKH-BPNT Peralihan PT Pos untuk Alokasi Juli-September 2024, Cek Daftarnya

10. Sudah ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah setempat untuk kembali mendapatkan pencairan bansos PKH.

12. Sudah tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial reguler melalui Surat Keputusan Kemensos.

KPM bisa mengecek status kepesertaan bansos PKH masih layak menerima bansos atau tidak dengan bertanya ke pendamping sosial.

Pendamping sosial akan mengecek status kepesertaan KPM melalui SIKS-NG agar hasilnya akurat.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KPM
# PKH
# BPNT
# Bansos
# Kemensos

News Update

Metropolitan

Waspada! Muka Tanah Jakarta Turun 4 Sentimeter per Tahun, Kawasan Muara Baru Jadi yang Terdalam...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa penurunan muka tanah masih menjadi tantangan lingkungan yang sangat serius bagi ibu kota.

Metropolitan

Soal Sekolah Rusak di Jakarta, Pramono Anung Buka Opsi Perbaikan Pakai Dana CSR hingga KLB!

Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah taktis untuk mempercepat perbaikan gedung sekolah yang rusak di ibu kota.

Metropolitan

Dominasi 63 Persen Mobil Listrik Nasional Ada di Jakarta, Bapenda DKI: Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Insentif Pajak

Secara total, potensi kehilangan penerimaan pajak daerah Jakarta dari sektor ini diperkirakan mencapai Rp 2 triliun

Metropolitan

Partisipasi Angkatan Kerja Meningkat, Pemprov DKI: 5,2 Juta Warga Kini Sudah Bekerja

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatatkan tren positif pada sektor ketenagakerjaan di tahun 2026.

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.