Kepastian THR PNS dan Skema Pensiun Baru Disorot, Pemerintah Alokasikan Rp50 Triliun

AYOJAKARTA.COM — Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa kepastian pencairan THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

 

Saat ditanya apakah THR PNS akan cair 100 persen atau tidak, Sri Mulani masih enggan memberikan penjelasan rinci. 

 

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk pembayaran THR PNA tahun ini, jauh lebih besar dibandingkan THR tahun lalu yang mencapai Rp8,7 triliun.

 

Di sela-sela pembahasan terkait THR, ada bocoran tentang rencana penerapan skema baru untuk pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

 

Kabarnya, pensiunan PNS nanti dapat menerima tunjangan hingga Rp1 miliar melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). 

 

 

“Skema pensiun PNS saat ini, yang dikenal dengan sistem pay as you go, menghitung dana pensiun dari iuran sebesar 4,75 persen dari gaji yang dihimpun PT Taspen, ditambah dengan dana APBN,” ujar Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, dikutip dari kanal YouTube KompasTV Jember, Rabu, 5 Maret 2025.

 

Ia menambahkan bahwa dengan penerapan skema “iuran pasti” atau fully funded.

 

Perhitungannya akan didasarkan pada persentase dari take home pay (THP) sehingga uang pensiun yang diterima PNS akan lebih besar.

 

Dalam penjelasan lebih lanjut, proses pembayaran pensiun dilakukan melalui mekanisme verifikasi dan validasi yang dilakukan setiap bulan oleh Taspen dan Asabri. 

 

Proses administratif ini melibatkan pengecekan data penerima pensiun, yang kemudian disalurkan melalui berbagai channel, seperti perbankan dan pos, untuk memastikan kebenaran dan ketepatan pembayaran.

 

 

“Kami tengah membangun proses bisnis yang lebih efisien, efektif, dan produktif," lanjutnya.

 

Upaya ini meliputi penyederhanaan mekanisme pembayaran serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transformasi sistem pembayaran pensiun, termasuk penerapan model fully funded dan defined contribution.

 

Data pengelolaan dana pensiun juga disampaikan sebagai gambaran besar dari sistem yang ada. 

 

Saat ini, PT Taspen mengelola aset berupa AIP sekitar Rp249 triliun, THT Rp138 triliun, JKK sebesar Rp3 triliun, dan JKM senilai Rp102 miliar, dengan total pengelolaan mendekati Rp391,14 triliun. 

 

Sementara itu, Asabri mengelola dana sekitar Rp50,6 triliun. Dari sisi penerima manfaat, jumlah penerima pensiun meningkat dari sekitar 3,2 juta pada tahun 2020 menjadi 3,6 juta pada tahun 2024, dan diproyeksikan mencapai 4,2 juta pada tahun 2029.

 

 

Selain itu, Usulan anggaran untuk tahun 2025 mencapai Rp850 miliar, dengan rincian Rp728 miliar untuk Taspen dan Rp122 miliar untuk Asabri. 

 

Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya efisiensi pengeluaran melalui peninjauan item demi item.

 

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas layanan pembayaran pensiun serta memastikan keberlanjutan dana pensiun di tengah peningkatan jumlah penerima dan kenaikan belanja pegawai di instansi pusat maupun daerah.***