MenPAN RB Optimalkan Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun: Hilangkan Seminar di Luar Kota

AYOJAKARTA.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpaN RB), Abdullah Azwar Anas menyampaikan program reformasi birokrasi (RB) tematik.

Dalam penjelasannya program tersebut ditargetkan bisa membuat dampak yang optimal dalam pengentasan kemiskinan, salah satu contohnya adalah tercapainya target penurunan kemiskinan menjadi tujuh persen pada tahun 2024.

Dikutip AyoJakarta.com dari laman republika.co.id pada artikel yang berjudul "Menpan-RB Ajak Birokrasi Ikut Entaskan Kemiskinan" (29/1/2023), optimalisasi program tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Makin Selektif dan Terbuka, Ini Bocoran Formasi CPNS 2023, Wapres hingga Menpan RB Akhirnya Buka Suara!

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, program birokrasi harus berdampak optimal. Salah satunya, terkait pengentasan kemiskinan," ujar Abdullah Azwar Anas.

Penurunan angka kemiskinan di Indonesia disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022.

Persentase tingkat kemiskinan di Indonesia adalah sebesar 9,57 persen, menurun sebanyak 0,14 persen dibandingkan tingkat kemiskinan pada September 2021 yang berada di angka 9,71 persen.

Baca Juga: Bagaimana Kelanjutan CASN dan PPPK di Tahun 2023? Menpan RB Berikan Info Ini Untuk Semua Calon Pekerja

"Target kemiskinan pada 2024 adalah tujuh persen. Artinya, bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan, minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun sehingga bisa mencapai tujuh persen pada 2024," ucap Anas.

Anas menyampaikan bahwa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia memang bukan perkara mudah, oleh karena itu Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar seluruh komponen pemerintah dari pusat ke daerah bergerak satu jalan.

"Dalam konteks Kementerian PAN RB, kami ditugasi soal tata kelola birokrasinya. Maka, salah satu langkahnya adalah mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi kami bikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya, soal penanggulangan kemiskinan," ucap Anas.

Baca Juga: Penting Disimak! Inilah Prioritas Seleksi ASN PPPK dan CPNS 2023 dari Menpan RB

Anas menambahkan bahwa reformasi birokrasi tematik mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, data, regulasi atau kebijakan, reformulasi program atau kegiatan agar lebih tepat sasaran. 

Selain itu Anas juga menjelaskan terkait SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang merupakan penyediaan dukungan teknologi informasi.