Surati Bupati, DPRD Kabupaten Bogor Desak Bansos untuk Masyarakat Diperpanjang

CIBINONG, AYOJAKARTA.COM - DPRD Kabupaten Bogor meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, untuk kembali menganggarkan bantuan sosial berbentuk bantuan langsung tunai, untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu akibat pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan melalui surat rekomendasi DPRD Kabupaten Bogor kepada Bupati Bogor.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim mengatakan, dalam rapat pembahasan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi masyarakat, seluruh fraksi mendukung pemberian bansos dilanjutkan tahun ini.

"Kami semua sepakat bansos dilanjutkan tapi dalam bentuk bantuan langsung tunai, agar meminimalisir penerima yang kurang tepat," katanya, Senin (5/3)

Agus Salim mengingatkan, bansos Covid-19 yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bogor kepada masyarakat kurang mampu sudah memasuki tahap terakhir.

Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Bogor melalui surat nomor 170/144-DPRD tanggal 25 Januari 2021, merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk tetap melanjutkan Bansos Covid-19 sebagai bagian dari jaring pengaman sosial.

"Kami juga meminta pemerintah menetapkan standarisasi dan klasifikasi dalam pemberian Bansos dengan mempergunakan perhitungan kajian prediksi skenario terburuk terhadap jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19 untuk sedikitnya 6 (enam) bulan ke depan," katanya.

Politisi PKS tersebut juga meminta agar Pemkab Bogor tidak kendor dalam menangani pandemi Covid-19. Upaya pemulihan ekonomi dengan melonggarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kata dia, harus diiringi langkah yang ketat untuk mencegah penularan virus.

"Untuk itu, Dinas Kesehatan wajib mempublish secara berkala baik kepada kepala daerah maupun DPRD terkait ketersediaan sarana dan prasarana penunjang Covid-19 melalui mekanisme surat atau rapat-rapat," tegasnya.

Selain itu, lanjut Agus, DPRD juga meminta agar Dinkes menyiapkan sistem konsultasi digital antara pasien Covid-19 dengan tenaga medis yang melakukan isolasi mandiri dirumah dengan gejala ringan.

"Sinkronisasi data Covid-19 baik manual maupun digital baik Dinas Kesehatan, GTPPC 19, Si Tegar dan produk data lainnya agar memberikan kemudahan informasi kepada masyarakat Kabupaten Bogor," tegasnya.

Seperti diketahui, pada 2020 kemarin, Pemkab Bogor memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi berupa beras melalui anggaran daerah senilai Rp188 miliar.

Bantuan tersebut dibagikan kepada 200 ribu keluarga, dengan masing-masing menerima 30 kilogram beras sebanyak tiga kali, pada Bansos tahap pertama, tahap dua dan bansos tahap tiga.

Anggaran tersebut berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020 yang semula dianggarkan Rp20 miliar, kemudian dinaikkan menjadi Rp477 miliar ketika memasuki pandemi Covid-19.

Dari Rp477 miliar, Rp384 miliar diperuntukkan untuk penanganaan covid-19. Sedangkan Rp92,95 miliar lainnya, untuk penanganan pascabencana banjir dan longsor di wilayah barat Kabupaten Bogor.

Dari Rp384 miliar dana penanganan covid-19-19 dibagi menjadi tiga pos anggaran. Yaitu untuk penanganan kesehatan senilai Rp191 miliar penanganan dampak ekonomi senilai Rp4 miliar dan anggaran penyediaan bantuan sosial Rp188,99 miliar.