Selama PSBB, Pemda se-Jabodetabek Sepakat Operasi KRL Disetop

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mendukung wacana penghentian operasional KRL Commuter Line selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, mengatakan, kebijakan itu sebagai upaya memutus penyebaran wabah corona di wilayahnya. Hanya saja, kata dia, Pemkot Tangsel masih terus membahas aturan sebagai payung hukum agar KRL tidak lagi beroperasi di Kota Tangsel. 

“Untuk seperti apa, nanti diatur dalam peraturan wali kota kita nantinya, tapi arahnya adalah dengan kewenangan pada manajemen. Kita harapkan bisa menyesuaikan,” kata Benyamin saat dihubungi, Rabu (15/4/2020).

Benyamin menyatakan, dengan penghentian sementara perjalanan KRL, otomatis mengurangi kerumunan orang. Pasalnya, ribuan warga Tangsel setiap harinya naik KRL untuk bekerja di Jakarta. 

Sebagai solusinya, dia menambahkan, perusahaan bisa mengubah kebijakan bagi pegawainya untuk menjalani bekerja dari rumah.

Benyamin pun mengimbau kepada seluruh masyarakat Tangsel agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah selama pemberlakuan PSBB mulai Sabtu (18/4) hingga dua pekan berikutnya. “Masyarakat juga kita minta stay at home, work from home kalau yang bekerja,” ucapnya.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengklaim lima kepala daerah dari Jawa Barat, yaitu Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) sepakat mengusulkan untuk menghentikan operasional KRL sementara waktu selama PSBB berlangsung. Bahkan, kata dia, usulan lima kepala daerah itu juga langsung disampaikan kepada Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Wiwik Widayanti dan Kepala PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop I Dadan Rusdiansyah.

Meski begitu, menurut Dedie, usulan penghentian operasional KRL bukan opsi satu-satunya untuk mencegah kerumunan ribuan orang. 

“Tapi, ada opsi lain, misalnya, kereta tetap operasional, tetapi tidak di jam sibuk,” ujarnya. 

Artinya, kata Dedie, PT KAI maupun PT KCI hanya menggugurkan kewajiban untuk menegakkan aturan PSBB yang melarang orang berkerumun lebih dari lima orang. Kalau usulan itu terlaksana, kereta masih bisa beroperasi di luar jam keberangkatan dan pulang kerja demi menghindari penumpukan penumpang. 

“Kemudian, yang ketiga, ada opsi penambahan trip. Tapi, justru berbanding terbalik atau bertentangan dengan prinsip penerapan PSBB,” ujarnya.

Dedie menjelaskan, pada dasarnya setiap kepala daerah khawatir jika Jakarta tak menegakkan aturan mengurangi kerumunan orang, penyebaran virus corona sulit dihentikan. Salah satu pemicunya, yaitu penumpukan penumpang KRL pada pagi dan sore hari. 

“Artinya, potensi pergerakan mobilitas Kabupaten Bogor, Kota Bogor ke Jakarta itu jumlahnya cukup besar dan ini mengancam capaian hasil PSBB,” ucap Dedie.

Dia menuturkan, pemberlakuan PSBB pasti sia-sia jika tidak ada penurunan jumlah penyeberan corona di Kota Bogor. Pasalnya, PSBB hanya berlangsung selama 14 hari. Di sisi lain, jaring pengaman sosial untuk PSBB dan penanganan corona tak cukup kalau terus-menerus ditanggung pemerintah daerah (pemda). 

“Pak gubernur sudah menggelontorkan uang ratusan miliar,” ucap Dedie.

Manager External Relations PT KCI Adli Hakim mengatakan, perusahaan selaku operator KRL belum dapat memutuskan terkait usulan pemda di Jabodetabek yang meminta pergerakan kereta dihentikan. Menurut dia, keputusan penghentian KRL mengangkut penumpang berada di tangan pemerintah pusat. 
“Nanti kami update lagi,” kata Adli.

Penumpang KRL dari arah Bogor ataupun Bekasi masih terpantau ramai ketika diamati dari Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, pada Rabu saat jam pulang kerja. Mayoritas penumpang adalah pekerja di Jakarta, yang tinggal di Bekasi, Bogor, dan Depok.