JAKARTA PSBB KETAT: Petugas Gabungan Awasi Protokol Kesehatan di Terminal Kalideres

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat di DKI Jakarta sudah memasuki hari kedua setelah resmi diberlakukan mulai Senin, 14 September 2020.

Menurut Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, mereka sudah melakukan penutupan sementara kepada delapan perusahaan saat pelaksanaan hari pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pengetatan, Senin kemarin.

Hari ini, Selasa (15/9/2020), giliran tempat-tempat umum yang dilakukan pengetatan. Petugas gabungan dari unsur Satpol PP, TNI, dan Polri meningkatkan pengawasan PSBB di kawasan Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Petugas gabungan tersebut juga dibantu oleh pengelola terminal.

Kepala Terminal Bus Kalideres, Revi Zulkarnaen, mengatakan pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan para penumpang, sopir, kondektur, dan pegawai perusahaan otobus (PO) tetap menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak).

Namun, kata dia, jika masih ditemukan pelanggaran protokol kesehatan, pihaknya akan memberikan sanksi kerja sosial atau denda administrasi pada pelanggar. Hal itu mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) No 88 Tahun 2020.

"Hal ini kami lakukan sebagai tindaklanjut dari Pergub No 88 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)," ujarnya, dilansir dari beritajakarta.id, Selasa (15/9/2020).

Revi juga menuturkan pihaknya melakukan pengawasan terhadap jumlah penumpang. Dia menegaskan setiap operasional bus, hanya dibatasi 50% dari kapasitas bus.

"Harapannya, penyebaran Covid-19 bisa diminimalisir dan masyarakat tetap sehat," pungkasnya.

AYO BACA : JAKARTA PSBB KETAT: Duh… Baru Sehari Pengetatan, 8 Kantor Ditutup Sementara

Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB per 14 September 2020, seperti awal pandemi menyusul tingginya kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir. 

Beleid baru itu dikeluarkan oleh Gubernur Anies Baswedan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Dalam penerapan PSBB kali ini, ada tiga faktor yang akan diawasi. Pertama, ketentuan pembatasan karyawan yang bekerja di kantor maksimal 25% dari seluruh karyawan. Kedua, kepatuhan protokol kesehatan. Ketiga, penemuan karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Diketahui, Anies menyebut kasus penularan Covid-19 paling banyak terjadi di perkantoran. "Saat ini kita menyaksikan justru kasus terbanyak dari kejadian-kejadian yang sekarang bermunculan adalah dari perkantoran," kata Anies dalam konferensi pers virtual, Minggu (13/9/2020).

Oleh karena itu, Anies mengatakan PSBB yang di mulai sejak Senin kemarin memang bakal fokus melakukan pengetatan di perkantoran ibukota. Dia juga menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan perkantoran menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), kecuali 11 sektor usaha.

Adapun 11 Usaha yang masih diperkenankan bekerja di kantor sebagai berikut:

1.      Kesehatan

2.      Bahan pangan makanan dan minuman

AYO BACA : JAKARTA PSBB KETAT: Harian Covid-19 di DKI Turun Jadi 879 Kasus (Update 14 September)

3.      Energi

4.      Komunikasi dan teknologi informasi

5.      Keuangan, Perbankan, Sistem Pembayaran, Pasar Modal

6.      Logistik

7.      Perhotelan

8.      Konstruksi

9.      Industri strategis

10.   Pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu

11.   Kebutuhan sehari-hari

AYO BACA : JAKARTA PSBB KETAT: Sudin Nakertrans Jakbar Bakal Sidak 15 Kantor Setiap Hari