GAMBIR, AYOJAKARTA.COM - William Aditya Sarana, salah satu anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta dikabarkan meminta kenaikan dana bantuan partai politik alias dana banpol. Itu mengemuka usai rekaman permintaan tersebut tersiar luas di media sosial.
Dalam rekaman terdengar suara William menanyakan apakah ada kemungkinan anggaran banpol yang semula setiap suara Rp5 ribu bisa dinaikkan Rp7 ribu di tahun 2021. Hal itu mengundang perdebatan lantaran Fraksi PSI sebelumnya menolak tegas kenaikan anggaran di Pemprov Jateng untuk hal di luar penanggulangan bencana Covid-19.
Dana banpol adalah uang bantuan dari APBD untuk partai yang menduduki kursi DPRD. Besaran yang diterima mengikuti jumlah suara partai.
"Apakah mungkin jika dana Banpol itu dinaikan pak? Sekarang kita Rp 5.000 per suara mungkin bisa dinaikkan lagi per suara. Kita maunya sih, kalau kita mengusulkan Rp 7000 lah gitu. Rp 20.000 ribu atau ceban (Rp 10.000)," ujar William dalam rekaman yang beredar belakangan ini.
William bahkan meminta agar dana Banpol itu diberikan sebanyak mungkin kepada partai demi operasional. Namun ia meminta besaran yang realistis mengenai kemungkinan menaikkan dana Banpol partai itu.
"Ya kalau saya sih maunya setinggi-tingginya. Sehingga kita bisa memenuhi operasional partai. Yang realistis aja pak. Bisa tidak kita naikan lagi di tahun 2021?" tukasnya.
Rekaman suara itu selanjutnya terpotong hanya pada bagian pembicaraan William saja. Tidak diketahui pertanyaan yang diajukan kepada siapa, serta dalam rapat membahas untuk apa dan kapan.
Menampik
Menanggapi hal itu, William lantas menyangkal soal permintaan kenaikan dana banpol. Ia mengklaim potongan suara tersebut tidak mencerminkan substansi rapat.
AYO BACA : Anggota DPR RI: Risma Harus Tinggalkan Salah Satu Jabatan
Bahkan kata dia, rekaman suara tersebut dipotong-potong oleh kekuatan politik lama yang ingin menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta.
"Rekaman tersebut dipotong-potong dan bukan merupakan diskusi yang utuh," ucap dia.
Karena itu, William mendorong agar seluruh rapat di DPRD direkam dan dibuka ke publik agar masyarakat mengetahui proses dan substansi seluruh pembahasan anggaran.
William pun menyesalkan hingga saat ini, Pemprov DKI sama sekali belum membuka isi final detil anggaran yang sudah diketok tiga minggu silam.
"Saya menyayangkan rekaman tersebut hanya potongan diskusi rapat, bukan merupakan diskusi yang utuh. Saya minta dibuka lengkap semua rekaman rapat-rapat kita dari awal sampai akhir, bukan penggalan kalimat tanpa konteks dan substansi," ucap dia.
William menyebut konteks kalimat yang disampaikan mengenai kenaikan dana banpol adalah menanggapi rekomendasi kebijakan dari KPK dan LIPI, bahwa pendanaan pemerintah untuk partai politik diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan menekan korupsi oleh para pejabat publik dari partai politik.
"Konteksnya adalah saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi, dengan demikian potensi korupsi politik dapat ditekan. Inilah semangatnya. Semangat baik untuk sehatnya kualitas demokrasi kita," kata William.
Namun, kata dia, mengingat saat ini Jakarta masih dalam kondisi pandemi dan kesulitan ekonomi, pembahasan kenaikan pendanaan partai politik oleh pemerintah ("public funding") menjadi tidak relevan.
William mengingatkan kembali bahwa pada prinsipnya sikap akhir PSI mengenai APBD adalah yang dibacakan secara formal dan tertulis di Pandangan Umum Fraksi pada Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta tanggal 27 November 2020.
AYO BACA : Sepanjang 2020, BPAD DKI Tinjau Fasilitas Sosial & Umum di Sunter Agung Bernilai Rp1,1 Triliun
Share this article
"Rekaman tersebut dipotong-potong dan bukan merupakan diskusi yang utuh," ucap dia.