Mandek Tiga Tahun, Anggota Komisi D DKI Jakarta Desak Normalisasi Sungai Segera Dilakukan

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM -- Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian mengatakan program normalisasi sungai di Jakarta mandek selama tiga tahun. Dia mendesak Pemprov DKI Jakarta segera melaksanakan program tersebut.

Menurutnya, Pemprov DKI telah menerima piniaman dari Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 4,5 triliun. Dari jumlah pinjaman itu, Rp1,7 triliun di antaranya adalah untuk penanganan banjir termasuk normalisasi sungai.

“Sudah tiga tahun sejak 2018 sampai 2020 kegiatan normalisasi sungai mandek karena Pemprov DKI tidak kunjung membebaskan lahan. Dengan adanya pinjaman dari Kementerian Keuangan ini, saya berharap Pemprov DKI bisa bekerja lebih cepat dan taktis. Jangan sampai rakyat menjadi korban akibat lambatnya pemerintah bekerja,” kata Justin kepada wartawan, Selasa (18/8/2020).

Lebih lanjut dia menjelaskan, dana Rp 1,7 triliun itu diperuntukan bagi pembangunan polder sebesar Rp183,3 miliar, pengadaan lahan untuk pembangunan waduk Rp229,2 miliar, pengadaan lahan untuk normalisasi sungai Rp552 miliar, perencanaan pembangunan tanggul pengaman pantai Rp5 miliar, pembangunan drainase vertikal Rp750 miliar, dan sistem informasi banjir Rp1,6 miliar.

Anggaran pengadaan lahan sebesar Rp552 miliar itu akan digunakan untuk membebaskan lahan proyek normalisasi sungai seluas 89.345 meter persegi di Ciliwung, Sunter, Pesanggrahan, Angke, dan Jatikramat.

“Kelima sungai tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian PUPR. Pengadaan lahan untuk proyek normalisasi sungai memang dikerjakan Pemprov DKI, namun pekerjaan konstruksinya dilakukan oleh Kementerian PUPR,” jelas Justin.