JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Memiliki rumah merupakan kebutuhan mendasar. Namun, tidak semua kalangan mampu membelinya. Terlebih di kota Jakarta dengan harga yang sudah selangit ini menjadi salah permasalahan untuk ketersedian rumah di ibukota.
Pemprov Jakarta sendiri sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah susun (rusun) khususnya masyarakat menengah ke bawah.
Ketua Koalisi Pemerhati Rumah Rakyat (KPRR), Ahmad Ridwan justru menyoroti penyerapan anggaran dinas perumahan terhadap pengadaan tanah perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Provinsi DKI Jakarta dinilai sangat minim untuk pembangunan rusun. Dari hasil data, papar dia, untuk penyerapan anggaran pengadaan lahan hanya 0,02 persen dari total anggaran yang disediakan.
"Lalu bagaimana dengan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan rusun untuk masyarakat? Kalau dari Dinas Perumahan saja belum menyiapkan lahannya, bagaimana bisa pembangunan rusun ini cepat dilaksanakan? Seharusnya anggaran yang sudah disiapkan bisa digunakan dengan sebaik mungkin,” ujar Ahmad dalam rilis tertulisnya, Senin (16/9/2019).
Menurut dia, jika penyerapan anggaran hanya 0,02 persen, maka kinerja Dinas Perumahan DKI menjalankan program-programnya patut dipertanyakan.
“Dengan penyerapan anggaran yang satu persen pun tidak sampai, harus ada evaluasi dari gubernur untuk kinerja dinas perumahan. Kalau begini semua program kerja akan molor sekali dari waktu yang ditentukan,” tegas Ahmad.
Penyediaan rusun untuk masyarakat Jakarta dari pemprov merupakan langkah yang sangat baik untuk menghadirkan rumah layak huni untuk warga menengah ke bawah. Sebab jika tidak dilakukan, hanya kalangan atas yang bisa memiliki rumah.
“Mungkin harus ada langkah untuk lebih mengawasi kinerja dari Pak Gubernur, agar anggaran yang sudah dirancang bisa terserap dengan baik dan anggaran yang sudah dianggarkan bisa terlihat hasil kerjanya,” tutup Ahmad.
Share this article
Jika penyerapan anggaran hanya 0,02 persen, maka kinerja Dinas Perumahan DKI menjalankan program-programnya patut dipertanyakan.