PKL Stasiun Manggarai: Relokasi Jangan Sampai Tak Bisa Jualan Lagi

JAKARTA SELATAN, AYOJAKARTA.COM -- Pedagang kaki lima (PKL) di area Stasiun Manggarai berharap direlokasi ke tempat lain agar tetap dapat berjualan sehingga ekonomi tidak terganggu.

Menyusul rencana Pemprov DKI Jakarta menjadikan Manggarai sebagai stasiun sentral pada tahun 2021.

''Relokasi saya tidak apa tapi jangan sampai tidak berjualan. Saya masih punya anak tiga, bapaknya mereka juga sudah tidak ada,'' kata Yanti, salah satu pedagang minuman di depan Stasiun Manggarai, Jumat (25/10/2019).

Yanti mengaku sudah lima tahun berjualan di depan stasiun itu dan menjadi tulang punggung keluarga.

Pedagang lainnya bernama Suparjo mengaku belum mengetahui rencana penertiban pedagang di Kawasan Stasiun Manggarai karena akan dibuat menjadi stasiun sentral.

''Belum, belum tahu saya ada begitu,'' kata Suparjo yang menjual makanan batagor.

Dia pun setuju dengan Yanti jika relokasi menjadi solusi terbaik untuk pedagang yang berjualan di daerah Stasiun Manggarai.

''Relokasi pokoknya yang penting jualan dan laku,'' katanya.

Berbeda, seorang pedagang bernama Mumis sudah mengetahui rencana penertiban Stasiun Manggarai yang akan dijadikan stasiun sentral. Dia berharap penertiban yang dilakukan Pemprov DKI dan PT Kereta Api Indonesia nantinya dapat membuat para PKL di Stasiun Manggarai lebih tertata.

''Nanti kalau ditata pasti tempatnya akan jadi lebih nyaman, lebih rapi, tidak di pinggir jalan langsung begini,'' jelas perempuan yang akrab dipanggil Bu Mis itu.

Sebelumnya, PT KAI akan menjadikan Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral pada 2021. Nantinya, Stasiun Manggarai akan melayani penumpang jarak jauh dan fungsi dari Stasiun Gambir akan kembali menjadi stasiun untuk penumpang kereta commuter line.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Supandi membenarkan bahwa penertiban di Kawasan Stasiun Manggarai menjelang rencana stasiun sentral.

''Koordinasi kita lakukan terus terkait penertiban. Dengan RT/RW kelurahan dan kecamatan terus dilakukan penertiban berbasis dialog dan musyawarah,'' katanya, Rabu (9/10/2019).