JAKARTA, AYOJAKARTA.COM- Respon cepat dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pascaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan gugatan warga terkait banjir.
Menjawab putusan tersebut, Pemprov melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) mem-posting pengerukan Kali Mampang.
Melalui akun instagram @dinas_sda, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mempublikasikan pengerukan Kali Mampang yang disebut telah 100 persen dikerjakan.
"Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta terus berupaya melakukan kegiatan pengerukan atau pengurasan saluran/kali/waduk melalui kegiatan 'Gerebek Lumpur' di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta," demikian unggahan Dinas SDA dikutip Ayojakarta.com, Sabtu (19/2/2022).
Baca Juga: Kalah Gugatan, Anies Ajak Warga DKI Pakai Kendaraan Bebas Emisi
Dalam unggahan tersebut, Dinas SDA menjelaskan, pengerukan dilakukan di Kali Mampang segmen Jalan Pondok Jaya, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
"Pengerukan sudah 100 persen selesai dengan target volume 733,5 m3 yang dikerjakan sejak 28 November 2021 sampai 22 Januari 2022," tulis keterangan unggahan itu.
Dalam pengerukan Kali Mampang, Dinas SDA DKI mengerahkan dua amphibious mini dan satu excavator mini.
Postingan ini disukai ratusan orang, salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan memberikan tanda like dalam postingan tersebut.
Terpisah, melansir SuaraJakarta.id-jaringan Ayojakarta.com, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah menyampaikan Pemprov DKI menghormati putusan PTUN yang mengabulkan sebagian gugatan, yaitu dua dari enam gugatan.
Ia mengklaim jika Pemprov DKI tengah mengerjakan kawasan Mampang untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut .
"Kami menghormati Putusan PTUN, di mana sebetulnya 2 gugatan yang dikabulkan juga sudah dan masih dalam proses pengerjaan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tidak hanya itu, gugatan yang ditolak pun sebetulnya juga dalam proses pengerjaan secara rutin," kata Yayan.
Baca Juga: Kalah di Pengadilan, Anies Diharuskan Keruk Kali Mampang Sampai Tuntas, Ada Apa?
Pemprov DKI Jakarta, lanjut Yayan, sangat menghargai tuntutan dari para penggugat yang pastinya dilakukan demi kemaslahatan dan kepentingan umum.
"Serta tentunya ini sudah sejalan dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam membangun dan merehabilitasi infrastruktur pengendali banjir," papar dia.
Yayan mewakili Pemprov DKI Jakarta juga menghargai concern masyarakat terkait penanganan masalah perkotaan.
"Ini adalah bentuk kolaborasi masyarakat dan Pemprov DKI di mana Pemprov DKI juga bekerjasama dengan wilayah sekitar DKI, bahkan dengan Pemerintah Pusat dalam penanggulangan masalah penanggulangan banjir ini," tutur Yayan.
Sebelumnya diberitakan, PTUN Jakarta mengabulkan sebagian gugatan warga korban banjir Kali Mampang dengan Nomor Perkara 205/G/TF/2021/PTUN.JKT.
Putusan yang diunggah 15 Februari 2022 itu menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tergugat, kalah dalam gugatan tersebut dan wajib menjalankan putusan PTUN.
Dalam putusan, PTUN mewajibkan Anies untuk melakukan pengerukan total Kali Mampang sampai ke wilayah Pondok Jaya.
Baca Juga: Akhir Pekan! 8 sampai 9 Januari 2022, BPBD DKI Imbau Warga 3 Wilayah Jakarta Waspada Banjir
PTUN juga mewajibkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu untuk membangun turap pada sungai di sekitar Kelurahan Pela Mampang. Selanjutnya, memproses pembangunan turap sungai di Kelurahan Pela Mampang.
Selain itu, PTUN juga menghukum Anies untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.618.300.
"Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.618.300," bunyi putusan PTUN itu.
Namun demikian, ada sebagian gugatan warga korban banjir di sekitar Kali Mampang yang tidak dikabulkan oleh PTUN Jakarta, yakni mengganti kerugian warga akibat banjir sekitar Rp1 miliar.
Share this article
Pemprov DKI tengah mengerjakan kawasan Mampang untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut .