UPDATE Situasi Aksi Unjuk Rasa Hari Tani Nasional di Depan Gedung DPR

AYOJAKARTA.COM - Aksi untuk rasa Hari Tani Nasional yang digelar oleh petani bersama sejumlah elemen masyarakat menyebakan kemacetan di beberapa titik di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Salah satu titik yang terkena imbas kemacetan karena aksi unjuk rasa hari ini adalah di Jalan Gatot Subroto menuju Slipi.

Hingga akhirnya, penutupan akses di depan Gedung DPR/ MPR RI membuat arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda, Senayan.

Dikutip dari dari akun TikTok @muhammadazri759, pantuan terkini aksi unjuk rasa tampak massa yang bergerak dari Jalan Gerbang Pemuda Senayan menuju Jalan Gatot Subroto arah depan gedung DPR.

Dalam video tersebut tampak massa yang mengenakan pakaian khas petani lengkap dengan topi.

Selain itu ada juga beberapa spanduk bertulisan, antara lain:

1. Jalankan Reforma Agraria Sejati

2. Tiada Demokrasi Tanpa Reforma Agraria

3. Hentikan Kriminalisasi Pada Petani dan Aktivis

Kemacetan ternyata juga terjadi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat dan arus lalu lintas masih terpantau padat.

"Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat," tulis keterangan dalam video tersebut.

Sebagai informasi, aksi unjuk rasa hari ini para petani menyampaikan sembilan tuntutan dan 24 masalah agraria.

Berikut adalah sembilan tuntutan yang disampaikan petani dalam aksi unjuk rasa hari ini:

1. Presiden & DPR segera jalankan Reforma Agraria: redistribusi tanah, selesaikan konflik agraria, kembangkan ekonomi sosial rakyat, bentuk Pansus untuk monitor pelaksanaan.

2. Percepat penyelesaian konflik agraria & redistribusi tanah: 1,76 juta ha LPRA, 7,35 juta ha tanah terlantar, 26,8 juta ha tanah dikuasai konglomerat, serta 20 ribu desa untuk Petani, Buruh Tani, Nelayan, Perempuan, Masyarakat Adat.

3. Bentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria langsung di bawah Presiden.

4. DPR & Presiden sahkan RUU Reforma Agraria, cabut UU Cipta Kerja, hentikan perampasan tanah & korporatisasi pangan, arahkan pembangunan sesuai Pasal 33 UUD 1945.

5. Penuhi hak atas perumahan layak bagi petani, nelayan, buruh, masyarakat miskin kota, termasuk perempuan.

6. Instruksikan POLRI–TNI hentikan represifitas di wilayah konflik agraria, bebaskan petani/masyarakat adat/aktivis yang dikriminalisasi, tarik TNI–POLRI dari program pangan nasional.

7. Hentikan izin/konsesi perkebunan, kehutanan, tambang yang sebabkan konflik & kerusakan alam, kembalikan tanah ke rakyat sesuai Reforma Agraria.

8. Reprioritaskan APBN/APBD untuk redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, infrastruktur, pertanian, permodalan, pupuk, subsidi, serta BUMDes/Badan Usaha Milik Rakyat.

9. Bangun industrialisasi berbasis Reforma Agraria (pertanian–perkebunan–perikanan–peternakan) untuk perkuat kedaulatan pangan & transformasi sosial di pedesaan.

Sedangkan untuk 24 Masalah structural Agraria adalah:

1. Ketimpangan penguasaan tanah semakin parah.

2. Pengusiran warga desa dari tanah garapan, pemukiman, dan kampung.

3. Peningkatan & akumulasi konflik agraria.

4. Peningkatan represifitas POLRI–TNI.

5. Kementerian/Lembaga jadi pelestari konflik agraria.

6. Janji palsu Reforma Agraria.

7. Tidak ada redistribusi tanah.

8. Petani makin miskin, gurem, tak bertanah.

9. Tidak ada pembatasan penguasaan tanah oleh konglomerat.

10. Penertiban tanah terlantar tidak untuk rakyat.

11. Proyek swasta berlabel Proyek Strategis Nasional.

12. Tanah dimonopoli BUMN kebun & hutan.

13. Maraknya korupsi agraria & SDA.

14. Membentuk banyak lembaga baru untuk perampasan tanah.

15. Privatisasi pesisir & pulau kecil.

16. Mempermudah perluasan tambang, korbankan rakyat.

17. Sistem pangan militeritik & liberal.

18. Tidak ada jaminan hak atas tanah bagi perempuan, buruh, pemuda.

19. Ancaman kebebasan berserikat & berinovasi.

20. Bank Tanah merampas tanah rakyat.

21. Konversi tanah pertanian tidak terkendali.

22. Penyelewengan Hak Menguasai Negara & Hak Pengelolaan (HPL).

23. Industrialisasi pertanian-pedesaan jalan di tempat.

24. Pemborosan APBN/APBD untuk pejabat.***