Hasil Korupsi Lukas Enembe Diduga Mengalir ke Kelompok Terlarang, Benarkah untuk Biayai Separatis?

- Jumat, 20 Januari 2023 | 15:45 WIB
Hasil Korupsi Lukas Enembe Diduga Mengalir ke Kelompok Terlarang, Benarkah untuk Biayai Separatis?
Hasil Korupsi Lukas Enembe Diduga Mengalir ke Kelompok Terlarang, Benarkah untuk Biayai Separatis?

AYOJAKARTA.COM – Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe yang terjerat kasus korupsi saat ini sedang dalam penyidikan. Apabila terbukti aliran dananya mengalir ke kelompok terlarang maka Lukas akan mendapat anacaman penjara seumur hidup.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga bahwa dana korupsi Lukas Enembe dalam jumlah besar digunakan untuk membiayai kelompok terlarang yang berseberangan dengan pemerintah.

Kelompok terlarang yang diduga mendapat kucuran dana dari Lukas Enembe merukapan kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Hal ini diketahui dari keterangan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Baca Juga: Hotel Mewah di Jakarta Muncul di Situs Jual Beli dan Marketplace, Ada yang Dijual Seharga 475 M, Benarkah?

“Ini tentu akan didalami dalam proses penyidikan, berdasarkan alat bukti, berdasarkan keteranagn saksi yang lain apakah ada keterkaitan sosial lain, apakah ada keterkaitan yang bersangkutan dengan kelompok yang selama ini berseberangan dengan pemerintah,” ujar Alexander Marwata.

“Korupsi LE ini menyangkut uang yang tidak sedikit ya, ratusan mungkin sampai 1 triliun ya tentu kita akan mendalami aliran-aliran uang itu,” lanjutnya.

KPK sudah melakukan koordinasi dengan Bank Pembangunan Daerah Papua. Karena semua uang Pemprov Papua mengalir melalui BPD Papua.

Maka bisa diketahui setiap penarikan tunai dan siapa saja vendor yang selama ini mengerjakan proyek-proyek di Papua.

Baca Juga: Ahli Hukum Pidana Prediksi Putusan Hakim soal Hukuman Richard Eliezer: Bisa di Bawah Ricky Rizal-Kuat Maruf

Mantan Kabais TNI Soleman B. Ponto menduga aliran dana tersebut dikirim melalui kurir karena jika melalui transfer maka memiliki resiko bisa terlacak.

Lukas Enembe yang merupakan kepala daerah seharusnya menjunjung tinggi NKRI dan tidak mendukung gerakan separatis.

Separatis sendiri merupakan suatu upaya gerakan untuk mendapatkan kedaulatan atau usaha untuk memisahkan suatu wilayah atau kelompok tertentu.

Namun menurut Soleman B. Ponto, bisa saja aliran dana tersebut diberikan kepada keluarganya tanpa ada maksud untuk membiayai kelompok separatis.

Baca Juga: Lesti Kejora dan Rizky Billar Datangi Polda Metro Jaya Malam Hari, Tenyata Laporkan Hal Ini

Halaman:

Editor: Dian Naren

Sumber: YouTube MetroTV

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X