Dewas KPK Gugurkan Sidang Etik Lili Pintauli Siregar, Begini Reaksi Komisi III DPR RI

AYOJAKARTA.COM - Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul meminta kasus dugaan gratifikasi tiket MotoGP yang diterima Lili Pintauli Siregar dilanjutkan ke ranah pidana, seiring Lili yang sudah mengundurkan diri sebagai wakil ketua KPK.

Mengutip Suara.com Selasa 12 Juli 2022, diketahui bahwa Dewan Pengawas KPK yang sebelumnya akan melakukan sidang atas pelanggaran kode etik yang dilakukan Lili justru menggugurkan sidang tersebut.

Menurut Bambang hal itu tidak seharusnya dilakukan.

Bambang mengingatkan permasalahan hukum terkait tindak pidana korupsi sudah diatur Undang Undang Nomor 19 tahun 2019 dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia, tanpa terkecuali.

"Lalu tindak pidana itu habis karena kemudian dia mengundurkan diri? Mana bisa begitu, teori dangkalnya enggak boss. Negara hukum tindakan pidana kemudian selesai dengan mengundurkan diri, dari mana rumusannya tolong dong kasih tau saya," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Sementara itu terkait keputusan Dewas KPK yang menggugurkan sidang etik Lili, Bambang mengatakan Komisi III akan menanyakan apa dasar hukum dari keputusan tersebut.

"Lah nanti kita tanyakan dasar hukumnya apa. Kalau hari ini pegangan saya dasar hukumnya tidak bisa," kata Bambang.

Baca Juga: Mardani Maming Jalani Sidang Praperadilan Lawan KPK Hari Ini Pukul 10.00WIB

Sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) untuk memberikan bukti-bukti dugaan suap yang diterima Lili Pintauli Siregar saat menjabat sebagai Komisioner KPK ke penegak hukum.

"Dewan Pengawas harus meneruskan bukti-bukti awal yang telah dimiliki kepada aparat penegak hukum jika ada dugaan kuat adanya gratifikasi yang dianggap suap," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana lewat keterangan tertulisnya kepada Suara.com, Senin (11/7/2022).

Berdasarkan catatan ICW, Lili diduga menerima tiket dan akomodasi dalam gelaran MotoGP Mandalika dengan total penerimaan sekitar Rp 90 juta dari pihak Pertamina.

"Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili ini setidaknya kian membuka kotak pandora tentang buruknya etika di lingkar pimpinan KPK. Karena ini bukan kali pertama yang bersangkutan dilaporkan ke Dewan Pengawas," kata Kurnia.

Pelanggaran etik yang diduga dilakukan Lili juga bukan kali pertama, bahkan berakhir dengan penjatuhan sanksi berupa pemotongan gaji.

"Sebelumnya, Lili pernah dijatuhi sanksi berat dan dihukum pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan. Selain Lili, Ketua KPK, Firli Bahuri, pun pernah terbukti melanggar kode etik, bahkan dua kali selama rentang waktu tiga tahun terakhir," ungkap Kurnia.

Selain itu, terkait putusan Dewas KPK yang menggugurkan sidang etik Lili tanpa putusan, dinilai Kurnia harus tetap dilanjutkan.

Meskipun Lili sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisioner KPK.

"Tetap melanjutkan proses sidang pelanggaran etik. Karena, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lili terjadi saat dirinya menjabat sebagai Pimpinan KPK," kata Kurnia.

Baca Juga: KPK Geledah Apartemen Bendahara Umum PBNU Mardani Maming di Kempinski Jakarta Pusat