UMP 2021 0 Persen, Ini Skema yang Harus Dipersiapkan Pemerintah untuk Menopang Buruh

TEBET, AYOJAKARTA.COM --  Jelang akhir tahun, nasib upah minimum provinsi (UMP) pada 2021 mulai ramai diperbincangkan.

Namun, sejumlah pengamat ekonomi menilai UMP tidak naik atau tetap pada 2021 mendatang merupakan jalan tengah, bagi pengusaha maupun buruh dan pekerja di tengah pandemi Covid-19.

Pengamat Ekonomi Insitute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengatur jika kenaikan UMP dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 mempengaruhi kedua indikator tersebut. Bahkan, pertumbuhan ekonomi dipastikan mengalami kontraksi tahun ini karena pandemi yang masih melanda Indonesia.

“Pertumbuhan ekonomi sudah pasti kontraksi di bawah 2%, mungkin sekitar 1%, sehingga tak memungkinkan menaikkan UMP. Nah, tetapi kalo UMP tidak naik, daya beli rendah dan berdampak kembali pada pertumbuhan ekonomi. Ini seperti ayam dan telor,” kata Enny kepada Ayojakarta.com, Rabu (21/10/2020).

AYO BACA : Pertumbuhan Ekonomi Minus, Angka Kenaikan UMP 2021 Diperkirakan 0%

Solusinya, kata Enny, pemerintah harus mengandalkan perluasan program perlindungan sosial yang selama ini hanya berdasarkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Menurutnya, perluasan dapat dilakukand engan bekerjasama dengan pengusaha, misal ke industri padat karya.

“Jadi, pemerintah buat kriterianya. Misal, industri padat karya yang memang diindentifikasi tak mampu menaikan UMP, itu nanti pekerja yang berpenghasilan di bawah atau masih setara UMP, bisa diberi skema perlindungan sosial,” ujarnya.

Enny mencontohkan, pemerintah dapat mencontoh program bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) pekerja formal bergaji di bawah Rp5 juta yang terdaftar aktif kepersertaan BPJamsostek, hal tersebut menurutnya dapat dibuat kriteria baru.

Solusi lainnya, lanjut Enny, pemerintah dapat mengandalkan skema subsidi harga. Contohnya, tidak menaikkan tarif dasar listrik, dan menaikkan biaya lainnya yang harus ditanggung masyarakat.

“Ini skema selain lewat upah. Itu semua dapat dilakukan, anggaran sudah disediakan untuk 2021 dan masih ada juga anggaran lanjutan PEN, walaupun jumlah tak sebesar 2020,” ucapnya.

AYO BACA : HIPPI DKI Jakarta: Jika UMP Naik, Akan Sangat Memukul Pengusaha

Pemerintah juga dapat berinovasi melakukan skema keringanan buruh untuk di sekitaran pabrik. Enny mencontohkan, skema bantuan antara kerjasama Pemerintah Daerah (Pemda) dengan pabrik untuk dapat mensubsidi alat angkut atau transportasi khusus tenaga kerja pabrik.

“Bansos lainnya juga bisa dilakukan di seputaran pabrik, misal tenaga kerja yang harus keluar ongkos transportasi, pemda dan pabrik kerjasama subsidi transportasi untuk meringankan mereka agar tak keluar ongkos,” ujar Enny.

Diketahui, pemerintah bakal menetapkan UMP 2021 pada 1 November mendatang. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSP) menuntut besarannya naik sebesar 8%, tetapi pengusaha tak menyanggupinya akrena dunia usaha dengan mengalami kelesuan di tengah pandemi Covid-19.

Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam perhitungannya mengusulkan kenaikan tersebut berdaarkan pada kenaikan upah rata-rata selama 3 tahun terakhir. Namun, pihaknya menyatakan besaran ini dapat dirundingkan.

Adapun pelaksanaannya, bagi perusahaan yang masih mampu harus menaikkan upah minimum. Lalu untuk perusahaan yang memang tidak mampu, undang-undang sudah menyediakan jalan keluar dengan melakukan penangguhan upah minimum.

"Kami setuju perusahaan yang tidak mampu bisa melampirkan pembukuan keuangannya ke Kemnaker untuk diberikan relaksasi. Jangan dibalik," kata dia dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/10/2020).

"Upah minimum harus ditentukan negara, tidak bisa bipartit. Kalau penundaan ketidakmampuan, boleh. Negara melindungi dulu safety nett-nya, yaitu ditetapkan upah minimumnya," sambung Iqbal.

AYO BACA : September 2020, Defisit APBN Bengkak 4,16 Persen. Ini Kata Menkeu Sri Mulyani!