BANDUNG, AYOJAKARTA.COM -- Saat ini, berbagai daerah di Indonesia termasuk Kota Bandung mulai perlahan melonggarkan pembatasan sosial terkait pencegahan penyebaran Covid-19.
Meskipun masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional, namun, sejumlah fasilitas publik dan aktivitas masyarakat Kota Bandung berangsung-angsur kembali dibuka dengan protokol baru.
Beberapa protokol kesehatan yang wajib diterapkan di berbagai fasilitas publik saat ini di antaranya adalah penggunaan masker, pengecekan suhu tubuh, penyediaan area cuci tangan dengan sabun, dan physical distancing. Bagi sebagian orang, protokol tersebut relatif sederhana untuk diikuti meskipun tetap membutuhkan upaya untuk menyesuaikan diri.
Namun, berbeda halnya bagi warga penyandang disabilitas. Upaya mereka untuk menyesuaikan diri agar tetap mengikuti protokol kesehatan di ruang publik bisa menjadi dua kali lebih sulit.
"Betul, saat ini kami memerlukan penyesuaian-penyesuaian dalam fasilitas publik," ungkap Plt Manajer Internal Bandung Independent Living Center (BILiC)--komunitas advokasi penyadang disabilitas Kota Bandung--Nuraeni pada Ayobandung.com, Jumat (5/6/2020).
Dia mencontohkan, saat ini mencuci tangan dengan sabun sudah menjadi salah satu protokol utama sebelum seseorang memasuki fasilitas publik. Namun, dia menyebut belum menemukan wastafel dengan tinggi yang memadai bagi pengguna kursi roda.
"Untuk para pengguna kursi roda perlu disesuaikan tinggi wastafelnya. Mereka membutuhkan wastafel yang lebih rendah agar cuci tangan lebih mudah," ungkapnya.
Selain itu, Nuraeni menyebutkan, bilik disinfeksi pun selama ini ukurannya terlalu kecil untuk pengguna kursi roda. Agar para pengguna kursi roda lebih mudah mengenakan fasilitas tersebut, maka ukurannya perlu dibuat lebih besar.
"Untuk memudahkan pengguna kursi roda masuk ke dalamnya, alangkah lebih baik space (area bilik disinfeksi) tersebut dibuat lebih luas agar kursi rodanya bisa ikut terkena disinfektan juga," ungkapnya.
Penyesuaian fasilitas juga diperlukan bagi para disabilitas Tuli dan Netra. Para disabilitas Tuli atau tunarungu/tunawicara memerlukan media berupa tulisan, gambar dan atau video yang dapat mempermudah mereka memahami arahan penerapan protokol kesehatan yang berlaku di suatu tempat.
"Sementara disabilitas Netra memerlukan penyesuaian seperti adanya huruf Braile, tulisan yang timbul ataupun suara. Arahan yang dibuat melalui suara akan memudahakn mereka memperoleh informasi yang akurat," papar Nuraeni.
Di samping itu, dia mengatakan, para petugas pengecek kesehatan pun akan lebih baik bila memahami etika interaksi dengan pengguna kursi roda. Yakni, orang yang mengecek suhu tubuh, misalnya, harus berdiri sejajar dengan pengguna kursi roda tersebut ketika melakukan pengecekan.
"Jangan sampai yang mengeceknya berdiri dan yang diceknya duduk, kalau begitu terlihat kurang sopan," ungkapnya.
Selama ini, Nuraeni mengaku bahwa belum ada sama sekali pelaksanaan protokol kesehatan di ruang-ruang publik Kota Bandung yang telah menyesuaiakan diri dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dia berharap, penyesuaian fasilitas yang lebih aksesibel tersebut dapat segera terwujud.
"Belum ada sama sekali (yang sesuai). Selama PSBB ini pun kami tidak banyak keluar rumah," jelasnya.(Nur Khansa)
Share this article
Namun, berbeda halnya bagi warga penyandang disabilitas.