Bawaslu Jateng Soroti Kampanye Terselubung Bupati Klaten di Tengah Bantuan Covid-19

SEMARANG, AYOJAKARTA.COM -- Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mendesak kepada semua pihak agar tidak melakukan kampanye terselubung di tengah wabah Covid 19. Bawaslu menilai bahwa semua pihak harus bersama-sama memerangi dan mencegah penyebaran Covid 19.

Koordinator Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Rofiuddin mengatakan berbagai pihak juga bisa memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang memang perlu dibantu.

Namun, Bawaslu Jawa Tengah mendesak agar pemberian bantuan itu tak disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pencitraan maupun popularitas dalam Pilkada 2020, karena masa pandemi virus corona bukan panggung politik. “Apalagi, jika pemberian bantuan tersebut bersumber dari anggaran negara ataupun dana publik lainnya,” katanya.

AYO BACA : Viral! Hand Sanitizer Bergambar Foto Diri, Bupati Klaten Diserang Warganet

“Bantuan tersebut jangan dimanfaatkan kampanye terselubung dengan cara menempeli bantuan-bantuan itu dengan gambar atau stiker bergambar bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Ataupun bantuan tersebut diselipi pesan-pesan tertentu yang arahnya untuk kepentingan politik,” sambungnya.

Menurutnya, sudah seharusnya, bantuan tersebut diniatkan untuk mengedepankan pelayanan dan membantu masyarakat. Bukan untuk kepentingan pencitraan dan popularitas. “Sangat tidak etis jika adanya musibah Covid 19 dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis,” imbuhnya.

Bawaslu di Jawa Tengah akan terus melakukan pengawasan terhadap proses Pilkada 2020. Hingga kini, proses Pilkada 2020 yang ditunda hanya empat tahapan.  Di luar itu, hingga kini tahapan atau penundaan Pilkada 2020 belum diputuskan secara resmi. Rapat terakhir di DPR menyimpulkan bahwa pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020. 

AYO BACA : Tagar #BupatiKlatenMemalukan Trending di Twitter

Pihaknya menegaskan jika dalam pengawasan itu ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka akan segera diusut dan ditangani. Proses penanganan akan berlangsung sesuai dengan ketentuan. 

Jika temuan itu memenuhi unsur pidana maka akan diproses pidana pemilu. Bila temuan itu mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya maka Bawaslu akan meneruskan itu ke instansi yang berwenang.

“Pasal 30 huruf e: UU 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Bawaslu adalah meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi berwenang,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, perilaku tak terpuji diperlihatkan Bupati Klaten, Sri Mulyani di tengah pandemi Covid-19. Dia membagikan hand sanitizer dengan ditempeli stiker foto dirinya. Alih-alih mendapat pujian, Sri Mulyani malah banjir hujatan dari warganet yang tak simpati dengan sikap orang nomor satu di Kabupaten Klaten tersebut.

Warganet dan warga Klaten pantas bereaksi atas sikap Sri Mulyani. Pasalnya, hand sanitizer tersebut diduga berasal dari bantuan Kementerian Sosial yang disalurkan sebelumnya, namun kemudian ditempeli stiker bergambar Bupati Klaten. Bahkan tanda pagar (tagar) #BupatiKlatenMemalukan menjadi trending topic di Twitter pada Senin (27/4/2020). (Afri Rismoko)

AYO BACA : Soal Hand Sanitizer, Begini Pembelaan Bupati Klaten