JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Penyebaran COVID-19 yang saat ini sudah menjangkiti banyak negara, mengganggu aktivitas masyarakat dan memunculkan banyak spekulasi memang tidak dapat dihindari.
Pemerintah, kementerian/lembaga, dan institusi pendidikan serta masyarakat berusaha untuk menahan dan mencegah penyebaran virus ini menjadi lebih massif.
Teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini data yang bersumber dari sumber terpercaya (valid), media sosial, dan portal berita juga memberikan informasi yang cukup banyak dan luas mengenai virus penyebab penyakit COVID-19.
Menanggapi perkembangan terkini, pakar digital Anthony Leong mengatakan, untuk mengambil keputusan penting perlu data valid dengan berbagai pemodelan statistik yang dilakukan. Salah satunya dengan pendekatan big data dan artificial intelligence.
"Perlunya data COVID-19 yang mendekati riil, bagaimana bisa mengambil keputusan yang tepat kalau data saja jauh dari angka sebenarnya. Pemodelan big data, artificial intelligence (AI), atau crowdsourcing bisa berperan untuk data COVID-19 ini. Intinya data yang terintegrasi jadi solusi penanganan corona," ujar Anthony, seperti keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/4/2020).
Menurutnya, hal tesebut ditujukan untuk memberikan informasi yang baik, edukatif, dan berbasis fakta data ketika melihat virus Covid-19 dari hari ke hari.
Anthony berharap, dengan informasi yang baik, masyarakat dan stakeholder mendapatkan informasi yang proporsinya pas agar mengambil langkah-langah penting baik untuk pencegahan dan kewaspadaan ke depan. Ia mengapresiasi Kementerian BUMN dan Kemenkominfo yang sudah meluncurkan aplikasi "PeduliLindungi" untuk melacak penyebaran corona.
"Kebijakan harus based on data, bukan feeling. Kementerian BUMN sudah sangat sigap menghadapi pandemi ini. Jika memang mau dipakai aplikasi buatan dalam negeri seperti aplikasi yang diluncurkan "PeduliLindungi". Ini harus dimaksimalkan agar data yang gugus tugas bisa lebih komprehensif," ujar Anthony yang juga fungsionaris BPP Hipmi.
Ia mencermati, aplikasi seperti ini efektif dilakukan di negara lain. Salah satunya Singapura yang bernama TraceTogether.
CEO Menara Digital Enterprise itu juga menyebut beberapa kementerian, seperti Kementerian BUMN dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) cukup diapresiasi di jagat media sosial.
Di sisi lain, ia menyebutkan, lembaga Institute for Development of Economics and Finance juga sudah melakukan riset big data COVID-19. Riset ini untuk monitoring program, kebijakan, dan tindakan pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona.
Metodologi riset dengan pengumpulan data dan analisis sosial media pada opini publik terhadap langkah pemerintah. Alhasil, intensitas percakapan tentang COVIDd-19 ini memang cukup tinggi hanya dalam 2-3 minggu belakang.
Ia mencatat dari 145 ribu percakapan tersebut, mayoritas membicarakan lockdown (38 persen), di rumah saja (12 persen), koordinasi presiden dan menkes blepotan (9 persen), jangan panik (8 persen), dan seterusnya.
Anthony juga menyoroti komunikasi antarkementerian yang dinilainya perlu diubah agar mendapat kepercayaan publik.
"Ini yang harus dibenahi agar kepercayaan publik bisa didapatkan sehingga tidak ada resistensi dan ada kekompakan untuk melawan wabah pandemi ini," tutup Anthony.
Share this article
Perlunya data COVID-19 yang mendekati riil, bagaimana bisa mengambil keputusan yang tepat kalau data saja jauh dari angka sebenarnya. Pemodelan big data, artificial intelligence (AI), atau crowdsourcing bisa berperan untuk data COVID-19 ini.