BANJARBARU, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan, melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) terus berupaya meningkatkan SDM aparatur dalam mengelola barang milik daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Abdul Haris mengapresiasi digelarnya Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Barang Milik Daerah di Ruang Rapat H Aberani Sulaiman, Kantor Setdaprov Kalsel, Banjabaru pada Senin (10/2/2020).
Ia menilai penting kegiatan yang diikuti kepala SKPD Lingkungan Provinsi Kalsel ini penting untuk meningkatkan wawasan.
Para peserta cukup antuasias mengikuti kegiatan bertajuk "Tertib Administrasi dan Akuntabel" tersebut yang dilanjutkan dengan diskusi terkait pengelolaan BMD dihadiri beberapa narasumber.
Sekdaprov berharap agar seluruh SKPD rutin melakukan inventarisasi dan melaksanakan penatausahaan yang baik sesuai pedoman pendataan secara konsisten baik format satuan ukuran maupun tanggal.
Selain itu, Sekda juga menekankan SKPD untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, terutama dalam perencanaan dan pengelolaa BMD.
"Penting peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan aset sangat berpengaruh terhadap penilaian opini pengelolaan keuangan daerah) negara dari BPK," kata Sekda.
Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setempat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) enam kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun anggaran 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ada tujuh hal yang membuat Kalsel kembali meraih WTP. Sesuai dengan sistem akutansi pemerintahan berbasis akrual, Pemprov Kalsel telah melaporkan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
Share this article
Sekdaprov berharap agar seluruh SKPD rutin melakukan inventarisasi dan melaksanakan penatausahaan yang baik sesuai pedoman pendataan secara konsisten baik format satuan ukuran maupun tanggal.