Masih Sempurnakan RUU KUHP, DPR RI Terima Masukan Soal Pasal Penghinaan Agama

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM--Bambang Soesatyo selaku Ketua DPR RI berujar bahwa masih terdapat ruang penyempurnaan terhadap pasal-pasal penghinaan agama dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selasa (23/7/2019).

Dirinya juga mengatakan bahwa institusinya bersama pemerintah masih berupaya menyempurnakan RUU KUHP tersebut, dan menerima beragam masukan dari kelompok masyarakat. Khususnya dari para cendekiawan serta organisasi keagamaan.

"Semangat menyelesaikan RUU KUHP adalah agar menjelang 74 tahun usia kemerdekaan Indonesia, kita punya aturan hukum yang lahir dari rahim bangsa sendiri, tidak lagi menggunakan aturan hukum warisan kolonial. Pro aktifnya masyarakat dalam memberikan masukan akan sangat berguna, termasuk dalam hal pasal-pasal penghinaan agama ataupun pasal-pasal lainnya," ujar Bamsoet seperti dalam keterangannya, Selasa (23/7/2019).

Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan yang terdiri dari berbagai organisasi kemasyarakatan menemui Bamsoet membahas RUU KUHP kemarin. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Pratiwi Febny (LBH Jakarta), Muhammad Rasyid Ridha (LBH Jakarta), Siti Aminah (ILRC), Pdt Penrad Siagian (Paritas Initiative), Suhadi Sendjaja (N3I), Peter Lesmana (MATAKIN), Trisno Raharjo (Muhammadiyah), RM Agustinus Heri Wibowo (KWI) dan Pdt Lokka (PGI).

Bamsoet mengaku sejalan dengan Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan bahwa KUHP merupakan citra peradaban bangsa yang harus sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan politik pemidanaan internasional. 

Karenanya, penyempurnaan RUU KUHP akan terus dilakukan hingga akhirnya bisa tuntas 100 persen untuk disahkan menjelang berakhirnya DPR periode 2014-2019 pada September ini.

"Di dunia internasional, kata penghinaan dalam unsur pemidanaan memang tidak lagi populer. Bisa saja kata penghinaan tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 250 dan 313 RUU KUHP ditinjau kembali. Karena memang pembahasannya masih berjalan terus, belum tutup buku," tutur Bamsoet.

Dalam pertemuan tersebut, Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan menyampaikan berbagai masukan antara lain mengganti kata 'penghinaan' dengan 'hasutan untuk menyebarkan, menyiarkan kebencian, dengan maksud melakukan kekerasan, atau diskriminasi'. 

Mereka juga mengusulkan penggantian judul Bab VII RUU KUHP yang menyebut 'Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama' agar tidak terjadi multitafsir yang menyebabkan agama menjadi subjek hukum.

"Semangat keberadaan Bab VII dan pasal-pasal di dalamnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakininya, sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi negara Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Jika redaksionalnya dirasa kurang tepat, DPR RI dengan senang hati menerima berbagai masukan dari masyarakat," jelas Bamsoet. 

Bamsoet menyampaikan berbagai masukan tertulis lainnya dari Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan akan diteruskan ke Komisi III DPR RI. 


Ini diharapkan agar KUHP yang dihasilkan bisa sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan bisa menjawab berbagai persoalan serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Keaktifan masyarakat memberikan masukan adalah cermin kepedulian mereka terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai jika kelak RUU KUHP ini disahkan, justru malah terjadi penolakan di mana-mana. Karena itu DPR RI selalu terbuka terhadap berbagai aspirasi sehingga saat RUU KUHP ini disahkan, masyarakat bisa menyambutnya dengan suka cita, bukan dengan duka cita," pungkas Bamsoet.